Polemik Program PTSL di Kel Cipari, Gegara ini Hasil Pertemuan dengan BPN Nihil 

Kamis, 22 September 2022 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Program Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 di kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya menuai polemik.

Masalahnya, ada dugaan salah ukur tanah warga dengan sepadan Sungai Cikunten II dibawah naungan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citanduy.

Guna mencari titik temu, hari ini diadakan pertemuan antara pihak BPN, BBWS Citanduy, panitia PTSL dan aparatur Kelurahan Cipari.

Sayangnya, BBWS Citanduy yang notabene pihak penting dalam permasalahan tidak bisa hadir di pertemuan ini, dengan alasan ada kegiatan di daerah Cicalap.

Hasil pertemuan, sumber permasalahan terkait 70 bidang tanah yang berbatasan langsung dengan sepadan Sungai Cikunten II masuk program PTSL, sampai saat ini belum ada kejelasan status hukum kepemilikan tanah.

Ketika awak media MNP mengkonfirmasi Ganjar selaku perwakilan BPN Kota Tasikmalaya mengatakan, data pengajuan bidang tanah yang masuk pada program PTSL sampai hari ini data 70 bidang tanah.

“Semua pengajuan PTSL belum bisa diproses, dikarenakan belum ada penanda tanganan dari pihak BBWS Citanduy, dan data masih kurang,” ungkap Ganjar.

Ketua panitia PTSL kel Cipari Eful Syaefuloh menjelaskan, pengajuan dan pemberitahuan tertulis secara data sistematis sudah dikirimkan ke pihak BBWS.

“Tapi dengan berbagai alasan, pihak BBWS Citanduy sampai hari ini tidak ada respon untuk datang dalam pertemuan dengan pihak terkait,” cetus Eful.

Dia menegaskan, jangan salahkan, jika masyarakat akan datang ke kantor BBWS Citanduy, madam ingin kejelasan mempertanyakan hak atas tanah tersebut.

“Supaya pembuatan sertifikat tanah program PTSL bisa cepat terealisasi, dengan status legal hukumnya jelas,” imbuh Eful.

Senada, pihak kecamatan Mangkubumi diwakili Agus Herla Rusana Kasi pemerintahan menyebutkan, permasalahan bidang tanah ini kaitan teknis yaitu kurang kerjasama antara pihak steakholder antara BPN dan BBWS Citanduy.

Sementara kata Agus, unsur pemerintahan yang selalu disalahkan oleh masyarakat terkait pelayanan publik. Tapi, disisi lain, pihak dinas terkait kurang merespon akan masalah ini.

“Masyarakat kan punya hak atas bukti kepemilikan tanah, seyogianya pihak BBWS Citanduy bisa merespon dengan cepat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” tutup Agus. (Yudi).

Loading

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Seperti Anak Kecil, Pengacara ini Injak-injak Meja Persidangan
Miris!! SDN 02 Barengkok Tidak Miliki WC, Siswa Terpaksa BAB di Selokan
Musrenbang Kecamatan Jasinga Dituding Seremonial, Pemuda Walk Out sebagai Mosi Tidak Percaya 
BEM PTNU se-Nusantara Kritik Program MBG: Boros Anggaran, Tidak Efektif dan Berpotensi Gagal
Banyaknya PJU Mati, Begini Tanggapan Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya 
Hari Pers Nasional: Menghargai Kebebasan Pers dan Mengatasi Stigma Negatif Oknum
Bhabinkamtibmas Polsek Pasirwangi Ikut Gotong Royong Atasi Pondasi Bendungan Jebol
Oknum ASN Diduga Kutip Uang Janjikan Lulus P3K, Plt Kadisdik Pakpak Bharat Angkat Bicara 

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 22:18 WIB

Seperti Anak Kecil, Pengacara ini Injak-injak Meja Persidangan

Sabtu, 8 Februari 2025 - 22:05 WIB

Miris!! SDN 02 Barengkok Tidak Miliki WC, Siswa Terpaksa BAB di Selokan

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:56 WIB

Musrenbang Kecamatan Jasinga Dituding Seremonial, Pemuda Walk Out sebagai Mosi Tidak Percaya 

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:20 WIB

BEM PTNU se-Nusantara Kritik Program MBG: Boros Anggaran, Tidak Efektif dan Berpotensi Gagal

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:13 WIB

Banyaknya PJU Mati, Begini Tanggapan Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya 

Berita Terbaru

Berita terbaru

Seperti Anak Kecil, Pengacara ini Injak-injak Meja Persidangan

Sabtu, 8 Feb 2025 - 22:18 WIB