Polemik Program PTSL di Kel Cipari, Gegara ini Hasil Pertemuan dengan BPN Nihil 

Kamis, 22 September 2022 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Program Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 di kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya menuai polemik.

Masalahnya, ada dugaan salah ukur tanah warga dengan sepadan Sungai Cikunten II dibawah naungan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citanduy.

Guna mencari titik temu, hari ini diadakan pertemuan antara pihak BPN, BBWS Citanduy, panitia PTSL dan aparatur Kelurahan Cipari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sayangnya, BBWS Citanduy yang notabene pihak penting dalam permasalahan tidak bisa hadir di pertemuan ini, dengan alasan ada kegiatan di daerah Cicalap.

Hasil pertemuan, sumber permasalahan terkait 70 bidang tanah yang berbatasan langsung dengan sepadan Sungai Cikunten II masuk program PTSL, sampai saat ini belum ada kejelasan status hukum kepemilikan tanah.

Ketika awak media MNP mengkonfirmasi Ganjar selaku perwakilan BPN Kota Tasikmalaya mengatakan, data pengajuan bidang tanah yang masuk pada program PTSL sampai hari ini data 70 bidang tanah.

“Semua pengajuan PTSL belum bisa diproses, dikarenakan belum ada penanda tanganan dari pihak BBWS Citanduy, dan data masih kurang,” ungkap Ganjar.

Ketua panitia PTSL kel Cipari Eful Syaefuloh menjelaskan, pengajuan dan pemberitahuan tertulis secara data sistematis sudah dikirimkan ke pihak BBWS.

“Tapi dengan berbagai alasan, pihak BBWS Citanduy sampai hari ini tidak ada respon untuk datang dalam pertemuan dengan pihak terkait,” cetus Eful.

Dia menegaskan, jangan salahkan, jika masyarakat akan datang ke kantor BBWS Citanduy, madam ingin kejelasan mempertanyakan hak atas tanah tersebut.

“Supaya pembuatan sertifikat tanah program PTSL bisa cepat terealisasi, dengan status legal hukumnya jelas,” imbuh Eful.

Senada, pihak kecamatan Mangkubumi diwakili Agus Herla Rusana Kasi pemerintahan menyebutkan, permasalahan bidang tanah ini kaitan teknis yaitu kurang kerjasama antara pihak steakholder antara BPN dan BBWS Citanduy.

Sementara kata Agus, unsur pemerintahan yang selalu disalahkan oleh masyarakat terkait pelayanan publik. Tapi, disisi lain, pihak dinas terkait kurang merespon akan masalah ini.

“Masyarakat kan punya hak atas bukti kepemilikan tanah, seyogianya pihak BBWS Citanduy bisa merespon dengan cepat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” tutup Agus. (Yudi).

Loading

Berita Terkait

Kekompakan Warga Perum Mutiara Citra Tasikmalaya, Sambut Peringatan 1 Muharam 1448 H
Proyek Jalan Nasional Ampah–Pasar Panas Rp23 Miliar Terus Dikebut, Target Rampung Desember 2026
PAD Tidak Tercapai, Siapa yang Bertanggung Jawab? GMNI Minta Bapenda Berhenti Tertutup
MBG Gagal, Pejabatnya Tersandung Korupsi, Kini KDMP Dipaksakan
Banyak Sekolah Direvitalisasi, Mengapa SDN 3 Puspahiang Malah Terlewat?
Desak Penegakan Hukum, Tokoh Pendiri Barito Timur Tuntut Investigasi Tuntas Dugaan Proyek Fiktif Badampu–Bantayum
Arga Hot Spring Hadirkan Wahana Fantastis, Diburu Wisatawan Lokal dan Luar Daerah
Sikap Tertutup Camat Baru Ciampea Terhadap Kiprah Jurnalis, Picu Spekulasi Miring Insan Pers 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 23:09 WIB

Kekompakan Warga Perum Mutiara Citra Tasikmalaya, Sambut Peringatan 1 Muharam 1448 H

Jumat, 19 Juni 2026 - 18:36 WIB

Proyek Jalan Nasional Ampah–Pasar Panas Rp23 Miliar Terus Dikebut, Target Rampung Desember 2026

Jumat, 19 Juni 2026 - 16:34 WIB

PAD Tidak Tercapai, Siapa yang Bertanggung Jawab? GMNI Minta Bapenda Berhenti Tertutup

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:58 WIB

MBG Gagal, Pejabatnya Tersandung Korupsi, Kini KDMP Dipaksakan

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:45 WIB

Banyak Sekolah Direvitalisasi, Mengapa SDN 3 Puspahiang Malah Terlewat?

Berita Terbaru

Sampai Kapan Rakyat Menjadi Kelinci Percobaan Kebijakan?

Berita terbaru

MBG Gagal, Pejabatnya Tersandung Korupsi, Kini KDMP Dipaksakan

Jumat, 19 Jun 2026 - 15:58 WIB