Bupati Tasikmalaya Didesak Segera Jelaskan Status Lahan Cineam–Karangjaya, Minta GTRA Tampil ke Publik

TASIKMALAYA, MNP – Polemik dugaan penggusuran lahan pertanian di kawasan eks perkebunan Cineam–Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, yang menyeret isu keterlibatan TNI, terus menjadi perhatian publik setelah beredarnya berbagai video di media sosial dan pemberitaan di sejumlah media.

Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat (PSU), Septyan Hadinata, meminta agar Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Tasikmalaya segera memberikan penjelasan resmi secara utuh kepada publik guna mencegah munculnya spekulasi dan tafsir liar di tengah masyarakat.

Septyan menegaskan, klarifikasi yang telah disampaikan oleh Dandim 0612/Tasikmalaya perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak ditafsirkan secara sepihak oleh publik.

Menurutnya, pernyataan Dandim yang menyebut bahwa persoalan lahan tersebut telah dibahas dalam forum koordinasi GTRA harus segera diperjelas oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

“Tidak mungkin seorang Dandim berani menyampaikan kepada publik bahwa lahan tersebut sudah dibahas di forum GTRA tanpa dasar yang kuat dalam konteks kelembagaan,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai Bupati Tasikmalaya selaku Dewan Pengarah GTRA harus segera memperjelas apa yang disampaikan oleh Dandim dalam klarifikasinya tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Hal ini penting agar publik tidak menangkapnya sebagai pembenaran sepihak. Harus ada penjelasan resmi dan utuh dari GTRA maupun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” tegas Septyan.

Ia juga menekankan bahwa ketidakjelasan informasi berpotensi memperluas polemik dan memunculkan berbagai persepsi yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.

“Jangan sampai situasi ini berkembang menjadi sumber informasi liar yang memunculkan berbagai tafsir dan spekulasi di masyarakat,” katanya.

Septyan mendorong agar Bupati Tasikmalaya segera mengambil sikap resmi dan menggelar konferensi pers yang melibatkan seluruh unsur GTRA, termasuk pihak terkait, agar penjelasan yang disampaikan benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bupati harus segera tampil memberikan penjelasan. Jangan terlalu lama membiarkan isu ini berkembang tanpa kejelasan, karena semakin lama akan semakin liar di ruang publik,” ujarnya.

Septyan juga menyoroti bahwa hubungan antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya selama ini telah terjalin dengan sangat baik dalam bentuk sinergitas yang kuat di berbagai bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Ia menambahkan, salah satu agenda strategis nasional yang juga berada di wilayah Tasikmalaya adalah rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan 843/Kutamaya, yang merupakan bagian dari program nasional dan ditujukan untuk mendukung kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan wilayah.

“Ini adalah bagian dari agenda nasional yang tentu bertujuan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Septyan juga berpesan agar ke depan TNI tetap menjaga hubungan yang baik dengan rakyat, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dan tidak reaktif dalam menyikapi berbagai dinamika yang muncul di ruang publik.

“Kita yakin rakyat masih mencintai TNI, dan hal ini harus terus dirawat dengan ketulusan, komunikasi yang baik, serta pendekatan yang humanis,” ungkapnya.

Ia menegaskan kembali bahwa semua pihak harus menghindari upaya yang dapat membenturkan TNI dengan masyarakat.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk merusak hubungan baik antara TNI dan rakyat,” pungkasnya.

Penulis : Red