Potongan 4% diduga Maladministrasi, Poktan P3A Minta KPP Pratama Tasikmalaya Kembalikan Uang 

Rabu, 9 Agustus 2023 - 13:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – KPP Pratama diduga melakukan Maladministrasi terkait pemotongan pajak PPh dari Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Pasalnya, disaat para kelompok P3A akan membawa sisa pembayaran terakhir 30 persen senilai Rp 58.500.000 dari total anggaran Rp 195.000.000, malah cair Rp 50.700.000.

Tak ayal, Kelompok P3A merasa heran dan kecewa karena jumlah uang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan oleh Pihak BBWS.

Hal itu dibenarkan Tatang Sutarman salah satu Poktan di Kota Tasikmalaya. Dia menyebut, pihaknya hanya bisa mencairkan sisa anggaran Rp 50.700.000, padahal seharusnya Rp 58.500.000.

Menurut keterangan dari pihak BRI kepada para kelompok P3A, bahwa uang tersebut telah dipotong langsung KPP Pratama senilai Rp.7.800.000 dengan tidak ada barang bukti transaksi pembayaran yang bisa di pertanggung jawabkan.

Tatang mengaku sangat kaget dan merasa heran dengan adanya pemotongan PPh tersebut, dikarenakan awalnya tidak ada sosialisasi dan penjelasan baik dari pihak BBWS atapun KPP Pratama perihal potongan PPH 4%.

“Terus terang saja kami sangat keberatan dan kecewa, karena penarikan pajak itu kenapa tidak dilakukan diawal sebelum pembangunan itu dilaksanakan,” sebut Tatang Toke sapaan akrabnya.

Dia membeberkan, terkait dugaan adanya indikasi Maladministrasi di penarikan PPh ini, kenapa dalam LPJ dan RAB tidak dicantumkan masalah pajak dan jumlah nilai masih di angka Rp.195.000.000.

“Kalau begini caranya, ini akan bersebrangan dengan RAB dan Volume kontruksi yg telah di laksanakan,” keluhnya lagi.

Dalam hal ini kata Tatang Toke, pihaknya menuntut dengan tegas kepada pihak KPP Pratama dan pihak BBWS agar segera mengembalikan uang itu kepada para Kelompok P3A.

“Karena diindikasikan mereka telah melakukan Maladministrasi dalam penarikan PPh tersebut, kalau tidak kami tidak akan segan akan melaporkannya ke pihak yang berwenang,” tegasnya.

Loading

Penulis : Soni

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Semarak HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026, Guru di Sindangkasih Ciamis Gelar Jalan Santai
Kantongi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, CV Assalam Family Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 Deteksi Narkoba
LSM Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP, Sengketa Tanah Girik C.1439 di Cilibende/Jalan Lodaya
140 Karyawan CV Assalam Family Jalani Cek Kesehatan Rutin, Hasil Sinergi dengan Puskesmas Bantar
Mediasi Kades Wuran, PT SGM Siap Buka Kembali Akses Jalan Kebun Karet Warga
KAMMI Tasikmalaya Desak Perwalkot Pencegahan Penyimpangan Seksual Terbit Januari 2027
HKN Ke-62 di Enrekang , Bupati Yusuf Ritangnga Buka Pesta Olahraga Nakes, RSUD Massenrenpulu Siap Rebut Juara Lari Karung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:10 WIB

Semarak HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026, Guru di Sindangkasih Ciamis Gelar Jalan Santai

Sabtu, 21 November 2026 - 16:11 WIB

Kantongi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, CV Assalam Family Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

Sabtu, 21 November 2026 - 14:27 WIB

Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 Deteksi Narkoba

Sabtu, 21 November 2026 - 14:15 WIB

LSM Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP, Sengketa Tanah Girik C.1439 di Cilibende/Jalan Lodaya

Sabtu, 21 November 2026 - 13:59 WIB

140 Karyawan CV Assalam Family Jalani Cek Kesehatan Rutin, Hasil Sinergi dengan Puskesmas Bantar

Berita Terbaru