MEDAN, MNP – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menghadiri acara Sosialisasi Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, hari ini, Selasa (16/04/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar, Brigjend TNI Anggiat Napitupulu, serta Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan (PPSAKK) Kementerian Kehutanan, Ardi Rismon.
Sosialisasi ini juga diikuti oleh perwakilan dari 12 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang wilayahnya terdampak oleh kebijakan pencabutan PBPH tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penjelasannya, Direktur PPSAKK Kementerian Kehutanan, Ardi Rismon, memaparkan alasan mendasar di balik langkah tegas pemerintah melakukan pencabutan izin PBPH.
“Pencabutan dilakukan karena pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sesuai peruntukan izin, tidak memenuhi kewajiban administratif maupun teknis, serta tidak ditemukan aktivitas nyata di lapangan,” ujar Ardi.
Lebih lanjut, Ardi menekankan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk upaya pemerintah dalam perbaikan tata kelola perizinan berusaha di sektor kehutanan.
Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur, mengevaluasi, hingga mencabut izin tersebut.
Terkait kebijakan ini, Ardi Rismon meminta peran dan partisipasi aktif dari para kepala daerah.
Peran tersebut mencakup pemberian data dan informasi valid mengenai kondisi lapangan kepada Kementerian Kehutanan RI, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penertiban pasca pencabutan, serta melakukan pemantauan dan pengawasan ketat di wilayah masing-masing.
“Komitmen bersama antara pusat dan daerah adalah kunci utama pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hutan bukan sekadar konsesi, melainkan aset strategis bangsa yang harus dijaga bersama,” tegas Ardi.
Merespons sosialisasi tersebut, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan aspirasi dan harapan khusus terkait pengelolaan lahan pasca pencabutan izin, terutama menyangkut lahan konsesi Toba Pulp Lestari (TPL) di wilayahnya.
“Kalau kami dari Pakpak Bharat sendiri berharap, untuk lahan TPL itu sebaiknya dihutankan saja kembali. Mengingat itu adalah lahan konsesi, kawasan hutan produksi, dan kawasan ekosistem lainnya,” kata Bupati Franc.
Ia secara spesifik menyoroti pentingnya pemulihan fungsi hutan kemenyan. “Termasuk hutan kemenyan yang sebaiknya dikembalikan saja fungsinya seperti semula sebagai penghasil kemenyan,” lanjutnya.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pemulihan kawasan sempadan sungai. Hal ini dinilai krusial untuk mengembalikan debit air sungai agar kembali naik.
“Langkah ini tentu sangat sejalan untuk mendukung program energi terbarukan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat,” pungkas Franc Bernhard Tumanggor.
Kebijakan pencabutan PBPH ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola hutan di Sumatera Utara, khususnya di Pakpak Bharat, agar memberikan manfaat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.
Penulis : Benny Solin
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan