TASIKMALAYA, MNP – Penanganan kasus dugaan eksploitasi anak yang menjerat konten kreator berinisial SL di Kota Tasikmalaya memicu ketegangan baru.
Kuasa hukum para korban secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang dinilai lamban dan memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta di media.
M. Naufal Putra, S.H., dari NP Law Office selaku kuasa hukum korban, mengklarifikasi pemberitaan di salah satu media nasional terkait klaim keterlibatan Pemkot dalam penanganan kasus ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Naufal menegaskan bahwa hingga saat ini, seluruh korban yang berjumlah 10 anak sepenuhnya didampingi oleh pihak swasta dan organisasi non-pemerintah, bukan oleh UPTD PPA Kota Tasikmalaya.
“Saya ingin meluruskan pernyataan Pemkot melalui UPTD PPA. Sampai saat ini, ke-10 korban sepenuhnya ditangani oleh Taman Jingga (NGO) yang fokus pada isu perlindungan perempuan dan anak, serta NP Law Office. Jadi, sebenarnya tidak ada peran dari UPTD PPA dalam penanganan ini,” tegas Naufal kepada media, Kamis (29/01).
Ia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan bergerak sangat lamban, baik dalam upaya pendampingan hukum maupun pemulihan psikologis bagi para korban sejak awal kasus ini mencuat.
Lebih lanjut, Naufal menilai munculnya konten eksploitasi anak oleh oknum SL merupakan indikasi kelalaian Pemkot Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan di media sosial.
“Kejadian ini mungkin terjadi karena adanya kelalaian pihak Pemkot yang tidak pernah mengawasi aktivitas di media sosial terkait perlindungan perempuan dan anak. Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi di Kota Tasik,” tambahnya.
Naufal juga menyentil komunikasi dari pihak UPTD PPA yang dianggapnya kurang tepat. Menurutnya, tidak pernah ada koordinasi formal antara Pemkot maupun UPTD PPA dengan dirinya selaku kuasa hukum resmi.
“Pernyataan Pak Efi (Kepala UPTD PPA) di pemberitaan itu kurang tepat. Beliau memang ada WhatsApp ke saya hanya bilang ‘Semangat Kang’, tapi tidak ada tindakan konkret. Saya sudah sampaikan bahwa masalah ini, termasuk pendampingan psikologi dan psikososial, insya Allah tertangani sepenuhnya oleh Taman Jingga,” tutup Naufal.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membuktikan komitmennya dalam melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi, melampaui sekadar pernyataan di media massa.
![]()
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan