Kuasa Hukum Korban Eksploitasi Anak Semprot Pemkot Tasikmalaya: Peran UPTD PPA Tidak Ada, Jangan Asal Klaim!

Kamis, 29 Januari 2026 - 21:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TASIKMALAYA, MNP – Penanganan kasus dugaan eksploitasi anak yang menjerat konten kreator berinisial SL di Kota Tasikmalaya memicu ketegangan baru.

Kuasa hukum para korban secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang dinilai lamban dan memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta di media.

M. Naufal Putra, S.H., dari NP Law Office selaku kuasa hukum korban, mengklarifikasi pemberitaan di salah satu media nasional terkait klaim keterlibatan Pemkot dalam penanganan kasus ini.

Naufal menegaskan bahwa hingga saat ini, seluruh korban yang berjumlah 10 anak sepenuhnya didampingi oleh pihak swasta dan organisasi non-pemerintah, bukan oleh UPTD PPA Kota Tasikmalaya.

“Saya ingin meluruskan pernyataan Pemkot melalui UPTD PPA. Sampai saat ini, ke-10 korban sepenuhnya ditangani oleh Taman Jingga (NGO) yang fokus pada isu perlindungan perempuan dan anak, serta NP Law Office. Jadi, sebenarnya tidak ada peran dari UPTD PPA dalam penanganan ini,” tegas Naufal kepada media, Kamis (29/01).

Ia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan bergerak sangat lamban, baik dalam upaya pendampingan hukum maupun pemulihan psikologis bagi para korban sejak awal kasus ini mencuat.

Lebih lanjut, Naufal menilai munculnya konten eksploitasi anak oleh oknum SL merupakan indikasi kelalaian Pemkot Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan di media sosial.

“Kejadian ini mungkin terjadi karena adanya kelalaian pihak Pemkot yang tidak pernah mengawasi aktivitas di media sosial terkait perlindungan perempuan dan anak. Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi di Kota Tasik,” tambahnya.

Naufal juga menyentil komunikasi dari pihak UPTD PPA yang dianggapnya kurang tepat. Menurutnya, tidak pernah ada koordinasi formal antara Pemkot maupun UPTD PPA dengan dirinya selaku kuasa hukum resmi.

“Pernyataan Pak Efi (Kepala UPTD PPA) di pemberitaan itu kurang tepat. Beliau memang ada WhatsApp ke saya hanya bilang ‘Semangat Kang’, tapi tidak ada tindakan konkret. Saya sudah sampaikan bahwa masalah ini, termasuk pendampingan psikologi dan psikososial, insya Allah tertangani sepenuhnya oleh Taman Jingga,” tutup Naufal.

Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membuktikan komitmennya dalam melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi, melampaui sekadar pernyataan di media massa.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Diduga Selingkuh dan Coba Suap Wartawan, Kepala SPPG Dramaga Babakan Berdalih ‘Friendly’
Berkedok Kedai Jamu, Bisnis Miras Bebas Beroperasi Diduga Akibat Main Mata dengan Oknum Forkopimcam
Kisah Amin Tukang Gali Kubur: Dapat Bantuan Material Bedah Rumah dari Swadaya Desa Ciadeg
BPR Malangbong Garut Optimistis Capai Target Lewat Semangat Kebersamaan
Bupati Cecep Dorong Digitalisasi PAD, SKPD Diminta Bongkar Potensi Retribusi
Gelar Aksi TasikUsik, KH Aminudin Bustomi Suarakan 5 Tuntutan Terkait Insiden Ponpes Sukoharjo
Aksi Bela Ponpes Hamalatul Qur’an Putri, Jangan Biarkan Marwah Pesantren Diinjak Atas Nama Penegakan Hukum 
Luruskan Isu Akses Jalan, Ini Klarifikasi Komite SMAN 11 Tasikmalaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 21:43 WIB

Diduga Selingkuh dan Coba Suap Wartawan, Kepala SPPG Dramaga Babakan Berdalih ‘Friendly’

Jumat, 6 November 2026 - 17:48 WIB

Berkedok Kedai Jamu, Bisnis Miras Bebas Beroperasi Diduga Akibat Main Mata dengan Oknum Forkopimcam

Jumat, 6 November 2026 - 16:59 WIB

Kisah Amin Tukang Gali Kubur: Dapat Bantuan Material Bedah Rumah dari Swadaya Desa Ciadeg

Jumat, 6 November 2026 - 16:26 WIB

BPR Malangbong Garut Optimistis Capai Target Lewat Semangat Kebersamaan

Jumat, 6 November 2026 - 16:20 WIB

Bupati Cecep Dorong Digitalisasi PAD, SKPD Diminta Bongkar Potensi Retribusi

Berita Terbaru