Komisi I DPRD Bakal Evaluasi UPTD PPA, Kasus Eksploitasi Anak Jadi Catatan Merah Pemkot Tasikmalaya

TASIKMALAYA, MNP – Lambannya respons Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dalam menangani kasus dugaan eksploitasi anak oleh konten kreator berinisial SL terus memicu gelombang kritik.

Kali ini, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKB, Asep Endang M. Syam, angkat bicara dan memberikan sorotan tajam terhadap kinerja instansi terkait.

Asep menegaskan bahwa kasus amoral ini merupakan ujian serius bagi satu tahun kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Walikota Viman Alfarizi Ramadhan. Ia meminta kasus ini diusut tuntas tanpa ada perlakuan khusus.

Asep mengingatkan agar proses hukum dan pendampingan korban tidak terhambat oleh kepentingan politik atau relasi personal.

“Pemerintah kota harus berperan aktif menanggulangi kasus yang berdampak buruk bagi psikologis masyarakat ini. Jangan sampai karena tersangka diduga dekat dengan penguasa, menyebabkan keterlambatan dalam penanganan,” tegas Asep kepada MNP, Jumat (30/01/2026).

Ia juga mempertanyakan pasifnya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tasikmalaya, padahal seluruh instrumen dan fasilitas telah disediakan oleh negara.

“Walikota jangan berdiam diri, harus gerak cepat. Pihak Pemkot dan UPTD PPA seharusnya malu dengan NGO Taman Jingga yang justru konsisten mendampingi para korban sampai sekarang,” tambahnya.

Sebagai Pembina Kehormatan Forum Advocate Tasikmalaya, Asep Syam menyatakan bahwa DPRD secara politis akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan UPTD PPA. Meski ranah hukum merupakan kewenangan kepolisian, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD.

“Tentu pasifnya UPTD PPA akan kita evaluasi bersama. Kita akan cek apakah ada kendala teknis seperti fasilitas, sumber daya manusia (SDM), atau memang mereka yang kurang cermat dalam merespons isu krusial seperti ini,” jelas Asep.

Sikap pasif pemerintah daerah dalam isu perlindungan anak ini diprediksi akan menjadi catatan merah dalam evaluasi tahunan kinerja Pemkot Tasikmalaya. Masyarakat kini menunggu tindakan nyata dari Walikota untuk memastikan keadilan bagi para korban tetap terjaga.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan