Aktivis Geram: Fungsi P2B Tasikmalaya Mandul, Marak Pelanggar Sempadan Sungai

Tasikmalaya, MNP – Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan (P2B) di Kota Tasikmalaya menuai kritik keras dari elemen masyarakat.

Satuan ini dinilai mandul karena maraknya bangunan permanen yang melanggar sempadan sungai dan jalan dibiarkan, sementara penindakan hanya gencar dilakukan terhadap pedagang kaki lima (PKL).

Kritik tajam ini disampaikan oleh Asep Devo, Koordinator Aliansi LSM/Ormas Kecamatan Bungursari sekaligus Ketua DPD LPLHI Tasikmalaya, pada Senin (29/09/2025).

“P2B dari dulu seolah-olah tidak berfungsi. Bangunan yang berada di sempadan sungai maupun sempadan jalan semakin banyak. Jadi jelas P2B tidak ada action, kecuali hanya ke pedagang kaki lima yang dieksekusinya. Mana (penindakan terhadap) yang melanggar sempadan sungai maupun jalan? Saya rasa gak ada,” tegas Asep Devo.

Dirinya mempertanyakan keberanian dinas teknis, khususnya Dinas PUTR dan Satpol PP sebagai eksekutor, untuk membongkar bangunan pengusaha besar yang melanggar aturan.

Asep Devo mengingatkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang, dan berdasarkan Permen PUPR No. 28 Tahun 2015, sempadan sungai dan jalan adalah aset yang dikelola pemerintah.

“Di sini ada Dewan sebagai pengawasan, ya jalankan sesuai tupoksinya. Jangan sampai legislatif maupun eksekutif melihat karena yang melanggar itu pengusaha atau banyak uang,” kata Asep Devo.

Lebih lanjut, ia menyoroti kasus pembangunan gudang tanpa Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya di wilayah Bungursari. Ia mengeluhkan bahwa pemerintah hingga kini hanya melakukan pengecekan dan survei tanpa ada tindakan tegas.

“Masalah gudang yang tidak berizin, sampai sekarang belum ada tindakan. Seolah-olah pemerintah tidak berani, seolah-olah tidak ada regulasi yang jelas,” ungkapnya.

Asep Devo memberikan ultimatum kepada pihak pemerintah. Jika dalam waktu dua minggu setelah audiensi tidak ada progres atau tindakan tegas.

Dia mengancam akan membawa seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk melaksanakan sidak langsung ke lokasi gudang-gudang yang diduga melanggar peraturan.

“Jika sampai nanti tidak ada (tindakan), maka kami akan ajak semua pihak baik itu dari legislatif maupun eksekutif dan semua pihak terkait untuk melakukan sidak langsung ke lokasi,” pungkasnya.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan