Tuding Pemkot “Setengah Hati”, Kepler Sianturi Desak Camat Bungursari Tindak Pengusaha Galian Pasir

TASIKMALAYA, MNP – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, S.MG., M.A., melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya terkait penanganan jalan rusak parah di wilayah Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai pemerintah tidak serius dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama warga.

Persoalan ini bermula dari aspirasi masyarakat Sukalaksana yang selama berbulan-bulan menderita akibat dampak aktivitas kendaraan angkutan material yang melebihi kapasitas.

Dalam keterangannya, Kepler mengungkapkan bahwa kondisi jalan tersebut kini telah berubah menjadi ancaman keselamatan bagi publik.

Disebutkan Kepler, sudah sekitar 8 hingga 9 bulan dirinya bergerak bersama masyarakat karena jalan ini bukan lagi memberi manfaat, tapi jadi bencana.

“Jika kemarau, debu menyiksa warga hingga harus membersihkan rumah setiap hari. Saat hujan, lubang jalan tertutup air dan menjadi jebakan berbahaya yang sering memicu kecelakaan,” tegas Kepler kepada media, Rabu (21/01/2026).

Ia mengaku telah berulang kali mendesak agar perbaikan jalan ini menjadi skala prioritas utama pemerintah. Kepler menyayangkan komitmen Pemkot yang dianggapnya “setengah hati”.

Menurutnya, sudah ada kesepakatan tertulis antara warga dan pemerintah mengenai pengaturan operasional angkutan, namun fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terus terjadi.

“Tuntutan kami jelas, truk tidak boleh beroperasi 24 jam, muatan wajib ditutup terpal, dan tidak boleh over muatan. Kami juga berharap ada kontribusi nyata dari pengusaha melalui CSR untuk perbaikan jalan, tapi kenyataannya nihil. Masyarakat tetap menjadi korban dampak perusahaan galian di sana,” tambahnya.

Merespons buntunya solusi tersebut, Kepler menyatakan akan mendukung penuh langkah pihak Kecamatan Bungursari untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi-lokasi galian pada Senin mendatang.

“Saya dukung penuh pemerintah kecamatan. Sebagai pimpinan teritorial, Camat berhak menanyakan kelanjutan proses perizinan dan mengecek apakah kesepakatan yang dibuat di Balai Kota sudah dilaksanakan atau belum. Kami akan cek langsung ke lokasi galian,” kata Kepler.

Langkah sidak ini diharapkan menjadi titik balik ketegasan pemerintah dalam menindak pengusaha yang membandel serta memberikan kepastian bagi warga Sukalaksana yang merindukan akses jalan yang layak dan sehat.

Penulis : Momon

Editor : Redi Setiawan