Refleksi 30 Tahun Kudatuli, DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya Teguhkan Komitmen Jaga Demokrasi

Senin, 27 Juli 2026 - 16:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TASIKMALAYA, MNP – Dalam rangka memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter sejarah Kudatuli di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat semangat perjuangan, persatuan, dan komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi di kalangan kader partai, simpatisan, serta generasi muda.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP., menegaskan bahwa Peristiwa Kudatuli merupakan salah satu tonggak sejarah yang turut membuka jalan menuju era Reformasi di Indonesia.

Menurutnya, peristiwa tersebut bermula dari terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sikap kritis Megawati terhadap pemerintahan Orde Baru kala itu memicu terjadinya intervensi politik yang berujung pada penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Medan dan akhirnya memunculkan konflik internal yang berpuncak pada penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.

Berdasarkan berbagai kesaksian yang juga ditampilkan dalam film dokumenter, penyerangan saat itu tidak hanya dilakukan oleh pendukung kubu Suryadi, tetapi juga diduga melibatkan oknum yang mengenakan pakaian preman maupun atribut PDI.

“Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa demokrasi pada masa itu menghadapi tekanan yang sangat berat. Kritik terhadap pemerintah kerap dianggap sebagai ancaman,” ujar Myftah.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan refleksi Peristiwa Kudatuli sebagai pengingat bahwa demokrasi harus terus dijaga oleh seluruh komponen bangsa.

Menurutnya, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan akademik, hingga mahasiswa memiliki tanggung jawab moral yang sama dalam menjaga demokrasi yang telah diperjuangkan melalui pengorbanan darah, air mata, bahkan nyawa.

“Demokrasi hanya akan tetap tegak apabila seluruh elemen bangsa memiliki komitmen untuk menjaganya. Perjuangan para pendahulu harus menjadi pengingat agar demokrasi mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Myftah menambahkan, Peristiwa Kudatuli bukan hanya menjadi luka bagi PDI Perjuangan, melainkan juga menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.

Menutup penyampaiannya, ia berharap nilai-nilai demokrasi terus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di Kota Tasikmalaya.

Myftah menyebut, di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan, pemerintah harus mampu menetapkan skala prioritas dengan mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui program nyata demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Eti Guspitawati, S.Sos., yang sekaligus bendahara DPC PDIP Kota Tasikmalaya menilai bahwa Peristiwa Kudatuli merupakan bagian penting dari sejarah demokrasi Indonesia yang tidak boleh dilupakan oleh generasi penerus.

Menurutnya, Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah bagi PDI Perjuangan, tetapi merupakan peristiwa yang menjadi salah satu titik balik lahirnya semangat Reformasi di Indonesia.

“Karena itu, nilai-nilai perjuangan, keberanian menyuarakan kebenaran, dan penghormatan terhadap demokrasi harus terus diwariskan kepada generasi muda,” ujarnya.

Eti juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mahasiswa, aktivis, dan seluruh elemen bangsa, untuk terus menjaga persatuan serta mengawal demokrasi agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.

Dikatakan Eti, perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah sesuatu yang wajar. Namun, semuanya harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui kekerasan.

“Semoga peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus merawat demokrasi demi Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera,” tutup Eti.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Benteng Perlawanan di Lingkungan Sekolah: 43 Kepala Sekolah di Barito Timur Tegaskan Komitmen Anti-Narkoba
Milad ke-45 SMPN 6 Tasikmalaya: Mengukir Prestasi, Membentuk Generasi Berakhlak Mulia
Nasib Pilu Pekerja Outsourcing Bank Mandiri di Tasikmalaya, Diduga Kena PHK Sepihak Tanpa Prosedur
Diduga Palsukan Tanda Tangan Transaksi Jual Beli Tanah, Syamsudin Siap Lapor Polisi
Dua Versi Laporan Keuangan Koperasi PJM Disorot, Dugaan Penyimpangan Dana Masuk Penyelidikan
Eks Setda Kabupaten Tasikmalaya Bakal Diratakan, Pemkab Bidik PAD dari Lahan Parkir
Bupati Cecep Nurul Yakin Lepas Atlet ORADO Kabupaten Tasikmalaya ke Porprov Jabar 2026
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Benteng Perlawanan di Lingkungan Sekolah: 43 Kepala Sekolah di Barito Timur Tegaskan Komitmen Anti-Narkoba

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Milad ke-45 SMPN 6 Tasikmalaya: Mengukir Prestasi, Membentuk Generasi Berakhlak Mulia

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:02 WIB

Nasib Pilu Pekerja Outsourcing Bank Mandiri di Tasikmalaya, Diduga Kena PHK Sepihak Tanpa Prosedur

Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:31 WIB

Diduga Palsukan Tanda Tangan Transaksi Jual Beli Tanah, Syamsudin Siap Lapor Polisi

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:36 WIB

Dua Versi Laporan Keuangan Koperasi PJM Disorot, Dugaan Penyimpangan Dana Masuk Penyelidikan

Berita Terbaru