Tasikmalaya, MNP – Bupati Tasikmalaya bersama Forkopimda Kota Tasikmalaya dan Ormas serta tokoh Islam mengadakan silaturahmi untuk membahas terkait eks terminal Cilembang yang diduga jadi sumber maksiat.
Acara tersebut dalam rangka merespon aspirasi warga masyarakat kota Tasikmalaya yang gelisah dengan masalah penertiban dan pemanfaatan aset kabupaten Tasikmalaya eks Terminal Cilembang.
Pasca pertemuan, Ade Sugianto Bupati Tasikmalaya mengatakan, acara silaturahmi ini merupakan bagian dari konsultasi publik untuk melakukan langkah yaitu meminta Pemkab untuk melakukan langkah kedaruratan, kemendesakaan sehubungan dengan kegelisahan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati menyebut, sudah terjadi kesepakatan yang ditandatangani secara bersama yaitu Pemkab Tasikmalaya akan melakukan langkah untuk penertiban eks Terminal Cilembang, meskipun permasalahan sesungguhnya adalah perilaku.
“Tapi tuntutan masyarakat yang menginginkan (penertiban, red), ini pun jangan sampai terulang, maka kita akan melakukan penertiban dalam bentuk rencana aksi pembongkaran gedung tersebut. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama kami akan melakukan langkah itu,” kata Bupati Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya, Kamis (09/11/2023).
Disinggung dengan anggaran yang akan digunakan Ade Sugianto menjelaskan bahwa anggaran akan diambil dari Dana Tidak Terduga (DTT). Pasalnya, ini bukan program, tapi urgensi atau keterdesakan.
“Untuk anggaran kita menggunakan akses dana DTT, karena inikan dalam keterdesakan bukan program, tapi hubungannya dengan kemaslahatan, untuk menghindarkan kemadaratan dan ketenangan warga masyarakat kota Tasikmalaya,” ujar Bupati.
Ade melanjutkan, terkait dengan target pelaksanaan atau respon nanti waktunya 14 hari kerja, sebagaimana kedaruratan yang lain. Adapun penyelesaiannya mau dua hari syukur, mau sebulan syukur begitu kira-kira sesuai dengan kemampuan dan progresif yang ada.
Selain itu, Bupati mengatakan tidak hanya pembongkaran saja tapi kKedepannya akan dilakukan pengawasan seusai permintaan warga masyarakat.
“Maka kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kota mungkin minta izin, kami juga akan menempatkan Satpol PP untuk menjaga dan sebagai alat bantu kita akan buatkan pos dan akan dibuatkan pagar, agar ini menjadi alat bantu pengawasan,” jelasnya.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
