Bogor, MNP – Sejumlah OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) se-Kabupaten Bogor, dengan tegas serta kompak menolak dinamika, proses hingga semua hasil giat bermotifkan pelantikan struktur kepengurusan DPD KNPI Kab Bogor. Yang telah dilakukan sekelompok orang, yang mengklaim diri mereka sebagai struktural Dewan Pengurus Daerah – Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kab. Bogor, di Hotel Vapo Resort Sentul City, Jumat malam (12/12/2025).
Penolakan mereka tersebut didasari hasil mediasi, yang sebelumnya sudah mereka lakukan, yang menyepakati bahwa kegiatan pelantikan tersebut, tidak akan pernah dilaksanakan. Kesepakatan tersebut juga, menurut para penolak, disaksikan Aparat Kepolisian (Polres Bogor : red), beberapa perwakilan OKP, serta belasan jurnalis dari berbagai mass media.
Dari Ketua Serikat Pemuda Muslim Indonesia (SEPMI) Kabupaten Bogor, Ramdhan Agung Giri Nugroho, menyampaikan. Bahwa dari dinamika yang saat ini terjadi, berpotensi kuat mengganggu soliditas antar pemuda di Kab Bogor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat ada upaya tidak baik dan tidak benar, yang berpotensi (bisa berdampak) pada terpecahnya persatuan antar pemuda di wilayah Kab. Bogor ini. Padahal para pemuda itu seharus nya fokus, pada berbagai kegiatan produktif dalam pembangunan, di segala bidang. Bukannya malah terkesan dengan sengaja mengadu domba antara unsur kepemudaan,” ujar Ramdhan.
Ramdhan menegaskan lagi bahwa, kepengurusan KNPI Kab Bogor yang telah diakui oleh berbagai OKP yang ber himpun saat ini, itu berada di bawah kepemimpinan Wahyudi Chaniago, secara defacto maupun deyurenya itu sudah jelas dan sah.
“Berdasar mekanisme berorganisasi yang kami fahami, kepemimpinan di KNPI Kabupaten Bogor saat ini berada di bawah Saudara Wahyudi Chaniago,” tegasnya.
Dirinya pun menyampaikan, bahwa pihak dari kelompok yang tadi mengklaim telah melaksanakan pelantikan, sebelumnya mereka telah menyatakan kesediaannya untuk menunda acara, atau membatalkan kegiatannya tersebut di forum mediasi, yang itu disaksikan aparat kepolisian.
“Dalam proses mediasi, telah disampaikan dan disepakati bahwa acara pelantikan tak dilaksana kan, itu disaksikan oleh pihak kepolisian beserta beberapa unsur terkait lainnya,” jelas Ramdhan.
Terkait perizinan, Ramdhan menyebut, bahwa kegiatan itu hingga saat ini tidak ada informasi mengenai izinnya itu secara resmi, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
“Setahu kami, tidak ada izin resmi pelantikan tadi yang dikeluarkan pihak berwenang. Yang ada itu, hanyalah penyampaian surat pemberitahuan,” ujar Ramdhan.
Ramdhan serta kelompok nya tadi malahan berbalik mempertanyakan, tentang kebenaran klaim adanya dukungan dari organisasi lainnya, terhadap struktural kepengurusan yang diklaim pihak lawannya tersebut.
“Dalam mediasi, kami tak ada yang menerima data tertulis mengenai semua OKP itu, maupun unsur di kepengurusan se-tingkat kecamatan yang disebut – sebut mendukung pada kegiatan mereka. Hal itu justeru memicu beragam pertanyaan spekulatif, termasuk mengenai apa dasar pelaksanaan, pada Musda yang mereka jadikan rujukan,” katanya.
Masih menurut Ramdhan, tak adanya data pendukung tersebut, kian memperkuat keraguan dari sejumlah OKP, terhadap legalitas dari Musyawarah Daerah (Musda), yang sebelumnya digelar oleh pihak lawannya tersebut.
Sebagai penutup, Ramdhan menegaskan bahwa semua OKP yang sudah berhimpun di tubuh KNPI Kab Bogor ini sepakat, menyatakan tetap solid serta berkomitmen, mendukung kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Wahyudi Chaniago, serta mendorong penyelesaian persoalan dalam internal organisasi (KNPI), melalui mekanisme proseduralnya yang sah serta dialog yang kondusif.
Penulis : Asep Didi/Tim
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan