Bupati Bogor Lantik PPPK Penuh Waktu Tahap II di Gedung Tegar Beriman Cibinong

Redi Setiawan

Jumat, 3 Oktober 2025 - 10:10 WIB

URL berhasil dicopy

Bogor, MNP – Bertempat di Gedung Tegar Beriman-Cibinong, Kab. Bogor, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melaksanakan pelantikan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) penuh waktu tahap II, pada Kamis (2/10/2025).

Acara ini pun jadi momentum penting, itu karena seiring penyerahan Surat Keputusan (SK) pada para pegawai baru dilantik tersebut.

Pelantikan tersebut dihadiri juga Wakil Bupati Bogor, Sekda Kab Bogor, jajaran Forkopimda, Anggota DPRD Kab Bogor, para Ulama juga beberapa tokoh Agama non Muslim, serta para Kepala SKPD Kab Bogor.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga:

Kehadiran mereka menambah kental nuansa kebersamaan yang khidmat, dalam rangka hak mengupayakan penguatan ukhuwah antar birokrasi di wilayah Kabupaten Bogor.

Di dalam kesempatan ini, Bupati Bogor melantik 247 personil PPPK penuh waktu tahap II, juga 4 orang CPNS yang diangkat jadi PNS.

Ini merupakan langkah nyata Pemkab Bogor, guna terus memberikan kepastian hak Status Kepegawaian, serta hak meningkatkan kualitas pelayanan pegawai kepada masyarakat di Kab Bogor.

Sementara itu, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kab Bogor, Yunita Mustika Putri, menjelaskan, bahwa pelantikan tadi, menambah daya kualitatif dalam fungsi kepegawaian di pemerintah Kab Bogor, sebagai profesi pelayanan publik.

“Hingga sekarang, tercatat ada 9.756 PPPK, itu masih dalam tahap pemrosesan BKN (Badan Kepegawaian Negara),” jelasnya.

Yunita pun menambahkan, bahwa saat ini ada proses updating data di BKN yang sedang berlangsung. Yang mencakup perbaikan data jenjang pendidikan disertai administrasi lainnya.

“Untuk sekarang ini, Kami belum dapat memastikan kapan pelantikan selanjut nya dilaksanakan, karena keputusan final ada di BKN Pusat,” tandasnya.

Yunita juga menekankan pentingnya penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai), itu sebagai kunci utama dalam tahapan resmi di pelantikan pegawai pemerintahan.

“Kami menargetkan, untuk setengahnya itu sudah bisa terselesaikan, tetapi masih tetap menunggu keluarnya NIP dari BKN. Jadi, berapa jumlah NIP yang diterbitkan nantinya itulah jumlah yang akan langsung dilantik lagi,” tambahnya.