Sejumlah Fraksi DPRD Tasikmalaya Respon Keras Rencana Pengalihan Pokir

Tasikmalaya, MNP – Wacana pengalihan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang diusulkan oleh Bupati Cecep Nurul Yakin menuai respons keras dari sejumlah fraksi di parlemen.

Beberapa anggota DPRD menilai kebijakan tersebut tidak menghargai aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil rakyat.

Ketua DPRD yang juga berasal dari Fraksi PKB, Ami Fahmi, menegaskan bahwa pokir merupakan aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh anggota legislatif di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Menurutnya, rencana Bupati yang ingin mengubah atau mengalihkan judul-judul pokir dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pokir ini berasal dari usulan masyarakat yang diamanatkan kepada wakilnya di DPRD. Kalau sekarang diminta untuk diganti sesuai kehendak Bupati, tentu kami dari Fraksi PKB tidak sepakat,” tegas Ami saat ditemui, Rabu (23/7/2025).

Ami menambahkan, jika pokir yang sudah dirancang berdasarkan kebutuhan konstituen diubah secara sepihak, hal tersebut bisa merusak kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.

Ia pun menyarankan agar Bupati fokus mewujudkan program janji politiknya pada tahun anggaran 2026.

“Kalau hari ini tidak mampu merealisasikan janji kepada rakyat, maka kepercayaan itu bisa hilang. Biarkan pokir tetap berjalan, sementara program Bupati bisa dijalankan tahun depan,” jelasnya.

Sikap serupa juga diungkapkan oleh Ucu Mulyadi dari Fraksi PAN. Ia menolak usulan pengalihan pokir karena merasa bertanggung jawab kepada masyarakat di dapilnya.

Sebagai anggota dewan, Ucu Mulyadi juga memiliki tanggung jawab moral dan politis kepada konstituennya.

“Saya tidak setuju. Kami juga punya dapil, ada masyarakat yang mempercayakan aspirasinya melalui kami,” ujar Ucu.

Sebagai solusi atas persoalan anggaran yang disebut menjadi alasan pengalihan pokir, Ucu menyarankan agar Pemkab Tasikmalaya menggalang dukungan dari anggota DPRD Provinsi dan DPR RI.

“Kalau memang dananya terbatas, coba koordinasikan program-program prioritas ke anggota dewan di tingkat provinsi atau pusat. Kita susun menu usulan, biar mereka yang bantu isi,” tambahnya.

Rencana pengalihan pokir ini diprediksi akan terus menjadi perdebatan panas di tubuh legislatif Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat banyak anggota dewan yang merasa keberatan dan tidak ingin aspirasi masyarakat tercederai oleh kepentingan politik lainnya.

Penulis : SN

Editor : Redi Setiawan