Lamsel, MNP – Rentetan persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Sidomulyo yang di laksanakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidomulyo kini mengarah pada tudingan paling serius.
Program pemerintah yang seharusnya melindungi dan menyehatkan anak justru dijalankan seperti proyek uji coba, sementara dapurnya sendiri belum siap.
Dugaan telur rebus berbau tidak sedap yang diterima siswa menjadi simbol paling telanjang dari kegagalan tersebut. Dalam sistem pangan yang layak, makanan bermasalah tidak pernah keluar dari dapur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun di Sidomulyo, kegagalan itu justru dibiarkan terjadi dan anak-anak menjadi penerima langsung risikonya. Fakta ini menegaskan bahwa yang diuji bukan sistem, melainkan ketahanan anak terhadap kelalaian pengelola.
Kemarahan wali murid mencerminkan kekecewaan publik yang mendalam. Mereka menilai pelaksanaan MBG di Sidomulyo lebih menyerupai percobaan lapangan ketimbang layanan negara yang siap dan bertanggung jawab.
“Anak-anak seperti dijadikan kelinci percobaan. Sistemnya belum siap, tapi tetap dipaksakan jalan,” tegas salah satu wali murid SMPN 1 Sidomulyo, Sabtu (27/12/2025).
Indikasi pelaksanaan ala uji coba semakin nyata melalui penggunaan kantong kresek sebagai media distribusi makanan dengan dalih kondisi darurat.
Dalih tersebut justru memperlihatkan bahwa program dijalankan dulu, standar dipikirkan belakangan. Praktik ini mencerminkan pola berbahaya, kejar target, abaikan kesiapan, dan biarkan anak menanggung akibatnya.
Skema pembagian paket MBG untuk kebutuhan satu minggu yang dibagi dalam dua tahap memperparah gambaran tersebut.
Informasi yang dihimpun media ini menunjukkan komposisi paket diduga tidak memenuhi standar gizi MBG, baik dari keseimbangan nutrisi, porsi, maupun kontinuitas asupan.
Artinya, pemenuhan gizi anak sekolah diperlakukan seperti variabel percobaan, bukan hak yang harus dipenuhi secara pasti dan terukur.
Alih-alih menghentikan sementara pelaksanaan dan melakukan evaluasi menyeluruh, klarifikasi Kepala SPPG Sidomulyo yang kami himpun dari media lain justru berupaya mengecilkan masalah dengan mempersoalkan administrasi laporan wali murid.
Sikap ini memperlihatkan pola klasik pembiaran: ketika sistem gagal, yang dipersoalkan bukan kegagalan, melainkan siapa yang melapor.
Pernyataan soal batas aman konsumsi 4–6 jam semakin menegaskan bahwa produksi dan distribusi berjalan tanpa sistem matang, seolah dapur masih dalam tahap percobaan operasional.
Lebih mengkhawatirkan, pengelola dapur memilih bungkam. Permintaan konfirmasi dan klarifikasi berulang kali disampaikan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan tidak satu pun dijawab.
Dalam program negara yang menyangkut kesehatan anak, sikap diam ini bukan netral, melainkan bentuk pengabaian tanggung jawab publik.
Rangkaian fakta ini memperlihatkan pola yang berbahaya: program besar, sasaran rentan, kesiapan minim, dan pembiaran sistemik.
MBG Sidomulyo tidak lagi sekadar bermasalah secara teknis, tetapi mencerminkan bagaimana kebijakan negara bisa melukai tujuannya sendiri ketika dijalankan tanpa kesiapan.
Publik kini mendesak penghentian total sementara pelaksanaan MBG di Sidomulyo hingga dapur, sistem produksi, distribusi, dan standar gizi benar-benar layak. Program MBG bukan ruang eksperimen kebijakan.
Anak-anak bukan objek uji coba negara. Ketika kebijakan dijalankan setengah matang dan kegagalan dibiarkan terjadi, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi program, melainkan keselamatan anak dan kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.
Penulis : Jun
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan