Septyan Hadinata: Pancasila Bukan Sekadar Dasar Negara, Tetapi Tarekat Kebangsaan

TASIKMALAYA, MNP – Di tengah tantangan sosial, politik, dan krisis etika publik yang dihadapi bangsa Indonesia, Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat, Septyan Hadinata, mengajak masyarakat untuk memaknai Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai “tarekat kebangsaan” yang membimbing kehidupan moral bangsa.

Menurut Septyan, berbagai persoalan yang terjadi saat ini seperti korupsi, intoleransi, polarisasi sosial, hingga melemahnya solidaritas masyarakat merupakan gejala dari krisis orientasi nilai atau value disorientation, yaitu kondisi ketika masyarakat kehilangan arah moral dalam kehidupan berbangsa.

“Pancasila jangan hanya dipahami sebagai simbol kenegaraan atau hafalan dalam pendidikan formal. Pancasila harus menjadi jalan hidup, jalan moral, bahkan dapat dimaknai sebagai tarekat kebangsaan yang membimbing bangsa menuju peradaban yang berkeadilan,” ujar Septyan kepada media, Minggu (1/6).

Dalam pandangannya, istilah tarekat tidak semata dimaknai sebagai praktik spiritual dalam tradisi tasawuf, tetapi sebagai metode pembentukan karakter dan kesadaran moral. Dalam tradisi tasawuf, seorang salik menempuh jalan spiritual melalui proses tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dan mujahadatun nafs (pengendalian ego) untuk mencapai akhlak yang luhur.

“Jika tasawuf mengajarkan perjalanan manusia membersihkan hati dari kesombongan dan hawa nafsu, maka Pancasila mengajarkan bangsa membersihkan kehidupan sosial dari ketidakadilan, perpecahan, dan egoisme kelompok,” katanya.

Septyan menjelaskan bahwa secara ilmiah Pancasila dapat dipahami sebagai value system atau sistem nilai yang menjadi fondasi perilaku kolektif masyarakat. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai social ethics framework atau kerangka etika sosial yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

Menurutnya, sila pertama membangun kesadaran transendental dan integritas moral, sila kedua menanamkan penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity), sila ketiga memperkuat social cohesion atau kohesi sosial, sila keempat mengajarkan deliberative democracy melalui musyawarah, dan sila kelima mengarahkan bangsa pada cita-cita keadilan sosial.

“Banyak orang hafal Pancasila, tetapi belum menginternalisasikan nilainya dalam perilaku sehari-hari. Di sinilah tantangan terbesar bangsa kita. Persoalannya bukan kekurangan aturan, tetapi lemahnya internalisasi nilai,” tegasnya.

Sebagai aktivis sosial dan kader yang berangkat dari tradisi Aswaja, Septyan menilai nilai-nilai Pancasila memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip tawasuth (moderasi), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i’tidal (keadilan) yang selama ini menjadi fondasi pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah.

Ia menegaskan bahwa ber-Aswaja dan ber-Pancasila bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kemaslahatan, menjaga persatuan, dan membangun kehidupan yang beradab.

“Ber-Pancasila bukan sekadar identitas politik atau slogan kebangsaan. Ia adalah laku moral. Ia adalah jalan etika. Ia adalah tarekat kebangsaan yang menuntun Indonesia menuju peradaban yang bermartabat,” ungkapnya.

Septyan berharap momentum Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi refleksi bersama untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat.

“Kalau tasawuf mengajarkan membersihkan hati, maka Pancasila mengajarkan merawat negeri. Sebab bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh karakter dan kesadaran moral warganya,” pungkasnya.

Penulis : Redaksi