Pekerjaan Asal-Asalan, LSM Berantas Tuding Proyek Irigasi Cikalang 2 Jadi Ajang KKN

TASIKMALAYA, MNP – Aroma tidak sedap menyelimuti proyek normalisasi Irigasi Utama Cikalang 2 yang dikerjakan oleh BUMN raksasa, PT Hutama Karya (Persero).

Proyek yang didanai anggaran Inpres senilai kurang lebih 5 Miliar Rupiah tersebut kini menuai protes keras dari Forum Masyarakat Peduli Cikalang akibat kualitas pekerjaan yang buruk dan dugaan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Ketua LSM Berantas sekaligus pemerhati lingkungan, Heri Ferianto, mengungkapkan bahwa polemik ini belum menemui titik terang meski telah dilakukan audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya pada 13 Maret 2026 lalu.

Dalam audiensi tersebut, terkuak fakta mencengangkan terkait pelaksanaan proyek. PT Hutama Karya selaku kontraktor utama (maincon) diduga kuat memaksakan pekerjaan kepada subkontraktor yang tidak sesuai aturan.

Heri menyebut inisial AR dari PT Total Primakon Perkasa sebagai pihak yang mengerjakan proyek tersebut.

“Dalam pengerjaan proyek ini, saya tahu ada keterkaitan conflict of interest. AR merupakan saudara dari salah satu pejabat Humas di BBWS Citanduy. Ini jelas titipan,” tegas Heri kepada MNP, Jumat (03/04/2026).

Heri menambahkan bahwa secara regulasi, pekerjaan tidak boleh di-subkontrakkan secara keseluruhan, melainkan hanya untuk bagian yang bersifat spesialis. Namun, dalam kasus Cikalang 2, dugaan subkontrak menyeluruh ini justru terjadi.

Kejanggalan semakin kuat setelah diketahui bahwa Pemerintah telah mencairkan anggaran secara penuh untuk proyek tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Deden (Humas PT HK) dan perwakilan BBWS saat audiensi di DPRD.

Ironisnya, meski uang negara sudah cair, proyek ini justru menyisakan tumpukan kerugian bagi warga dan pekerja.

“Upah pekerja dan jasa warga banyak yang belum dibayar. Kompensasi kerugian warga belum selesai, bahkan material sisa urugan (disposal) dibiarkan menimbun sawah milik warga begitu saja,” ungkap Heri.

Lemahnya pengawasan mengakibatkan output pekerjaan tidak memberikan manfaat bagi petani. Secara fisik bangunan mungkin terlihat selesai, namun secara teknis diduga kuat tidak sesuai spesifikasi.

“Kualitas pekerjaannya buruk. Air tidak mengalir ke hilir, justru cenderung berbalik ke arah hulu. Ini jelas merugikan negara yang sudah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah, sekaligus merugikan masyarakat secara materil maupun imateril,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak AR maupun pejabat terkait di BBWS Citanduy belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan adanya hubungan kekerabatan dalam penunjukan subkontraktor serta tunggakan kewajiban kepada warga.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan