JAKARTA, MNP — Menjelang Muktamar ke-35, Nahdlatul Ulama kembali berada di persimpangan jalan.
Persimpangan ini bukan semata tentang siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan, melainkan tentang ke mana arah perjalanan jam’iyah akan dibawa dan nilai apa yang hendak dijaga.
Di tengah dinamika konsolidasi, dukungan, manuver politik organisasi, dan berbagai kepentingan yang mengiringi muktamar, ada satu pertanyaan yang layak diajukan secara jernih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apakah NU sedang mengambil keputusan dengan basyiroh, atau justru mulai terseret oleh logika bisyaroh?
Basyiroh bukan sekadar kemampuan melihat, tetapi kejernihan membaca keadaan secara mendalam.
Ia adalah kemampuan memahami tanda-tanda zaman, melihat persoalan melampaui kepentingan sesaat, sekaligus menimbang masa depan dengan kebijaksanaan.
Sementara bisyaroh pada dasarnya memiliki makna luhur sebagai kabar gembira atau pemberian. Namun dalam konteks kontestasi organisasi, istilah itu patut direnungkan ketika pemberian, fasilitas, atau keuntungan mulai dikaitkan dengan loyalitas dan dukungan politik.
Pada titik itulah Bisyaroh berisiko bergeser menjadi simbol politik transaksional. LDi sinilah NU perlu berhenti sejenak dan bercermin.
Muktamar seharusnya menjadi ruang untuk menghadirkan basyiroh. Ruang bagi para ulama, kiai, kader, dan seluruh elemen NU untuk membaca tantangan zaman dengan kepala dingin dan hati yang jernih.
Yang dibicarakan bukan hanya siapa mendukung siapa, tetapi bagaimana masa depan pesantren, pendidikan, ekonomi warga, kemandirian organisasi, transformasi digital, lingkungan hidup, politik kebangsaan, hingga masa depan generasi muda NU.
Jangan sampai energi muktamar habis untuk menghitung jumlah dukungan, membangun kubu, atau memperdebatkan siapa memperoleh apa.
Sebab NU terlalu besar jika seluruh dinamika kepemimpinannya hanya diukur melalui kalkulasi politik jangka pendek.
NU bukan sekadar organisasi yang mempertemukan kepentingan elite. NU adalah rumah besar jutaan warga yang dihidupi oleh pesantren, madrasah, masjid, lembaga pendidikan, badan usaha, ulama, kiai, kader, serta masyarakat akar rumput yang terus menjaga tradisi khidmah.
Karena itu, kepemimpinan NU tidak cukup dibangun dari banyaknya dukungan. Ia membutuhkan visi, integritas, keberanian, kedalaman spiritual, kemampuan membaca zaman, dan kesediaan menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kita tentu tidak sedang menuduh bahwa setiap dukungan adalah transaksi. Tidak pula setiap bisyaroh harus dimaknai negatif. Dalam tradisi pesantren, bisyaroh mempunyai akar makna yang luhur.
Namun persoalannya menjadi berbeda ketika pemberian berubah menjadi alat membeli loyalitas, jabatan diperlakukan sebagai komoditas, dan khidmah kehilangan keikhlasannya karena didorong oleh kepentingan.
Pada titik itu, pertanyaan yang harus muncul bukan lagi siapa yang menang, tetapi, Masihkah kita menjaga marwah NU? Muktamar bukan pasar untuk memperjualbelikan masa depan organisasi.
Muktamar adalah forum tertinggi untuk mengevaluasi perjalanan jam’iyah, mempertanggungjawabkan amanah, sekaligus merumuskan arah NU menghadapi tantangan zaman.
Karena itu, menjelang Muktamar ke-35, yang perlu dibangun bukan hanya barisan pendukung kandidat, tetapi barisan gagasan.
Bukan sekadar siapa yang akan menjadi Rais Aam atau Ketua Umum, tetapi gagasan apa yang ditawarkan. Bukan hanya siapa yang memenangkan kontestasi, tetapi apakah setelah kontestasi selesai NU menjadi semakin kuat, mandiri, solid, dan relevan bagi umat.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu membaca zaman tanpa tercerabut dari akar tradisi. Pemimpin yang memahami bahwa NU memiliki warisan intelektual, spiritual, sosial, dan kebudayaan yang sangat besar.
Jabatan semestinya bukan tujuan. Jabatan adalah amanah untuk memperluas kemaslahatan.
Sebab sejarah tidak akan berhenti pada catatan tentang berapa banyak orang yang berada di belakang seorang kandidat.
Sejarah akan menilai apa yang dilakukan ketika amanah kepemimpinan telah berada di tangan.
Hari ini, NU membutuhkan basyiroh.
Kita menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar dinamika internal organisasi: kemiskinan, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, disrupsi teknologi, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan geopolitik, masa depan pesantren, hingga kegelisahan generasi muda.
Generasi muda NU tidak hanya membutuhkan figur yang populer. Mereka membutuhkan arah, ruang tumbuh, kesempatan berkontribusi, dan organisasi yang mampu menjawab perubahan zaman tanpa kehilangan identitas.
Karena itu, Muktamar ke-35 harus menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar:
NU hendak dibawa ke mana?
Jika persimpangan ini dihadapi dengan basyiroh, muktamar dapat menjadi pintu menuju pembaruan, kemandirian, dan kemaslahatan.
Namun jika persimpangan ini lebih banyak dipenuhi kalkulasi bisyaroh, kita patut khawatir. Sebab yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar kontestasi kepemimpinan, melainkan marwah jam’iyah dan masa depan NU.
Maka mari jadikan muktamar sebagai ruang untuk memenangkan gagasan, bukan sekadar memenangkan orang.
NU terlalu besar untuk dipersempit menjadi pertarungan kepentingan.
NU terlalu berharga untuk dipertukarkan dengan transaksi sesaat.
Dan NU terlalu panjang sejarah perjuangannya untuk kehilangan arah hanya karena kepentingan kekuasaan yang sifatnya sementara.
Di persimpangan menuju Muktamar ke-35, pilihan kita sesungguhnya sederhana: mempertajam basyiroh atau membiarkan bisyaroh ikut menentukan arah.
Semoga para pengambil keputusan diberikan kejernihan hati, keluasan pandangan, dan keberanian untuk memilih jalan terbaik bagi jam’iyah.
Karena pada akhirnya, yang harus diperjuangkan bukan siapa yang duduk di kursi kepemimpinan, melainkan bagaimana NU tetap menjadi jalan khidmah bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Muktamar harus menjadi momentum mengembalikan politik organisasi kepada marwah khidmah, dari transaksi menuju visi, dari perebutan posisi menuju amanah, dan dari kepentingan sesaat menuju masa depan NU.
Penulis : Muhammad Ikhsanurrizqi Ketua BEM PTNU Se-Nusantara
Tinggalkan Balasan