ENREKANG, MNP – Diskusi di grup WhatsApp “Generasi Baru Massenrenpulu” mendadak memanas. Pemicunya adalah perang opini dua akademisi tentang makna “merakyat”.
Apakah merakyat itu sekadar citra atau bagian dari kapasitas seorang pemimpin? Debat ini menyedot perhatian puluhan anggota grup dari berbagai latar belakang.
Awalnya, salah satu anggota meluruskan bahwa perbedaan pendapat terjadi karena belum ada definisi yang disepakati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apa soal…. Itu hanya berbeda tentang definisi istilah merakyat. Tanpa ada konsep dasar yang disepakati dari awal, maka semua pandangan dan pendapat adalah benar,” tulisnya.
Pernyataan itu langsung ditanggapi. “Kalau dalam penelitian disebut definisi operasional. Tapi bukan juga definisi asal-asalan semau kita. Harus berbasis konsep dan teori yang sudah ada,” balas anggota lain.
Namun diskusi bergeser cepat. “Kalau menurut saya yang seharusnya banyak diperbincangkan dalam ruang publik bukanlah soal definisi, tapi soal kebijakan yang pro rakyat atau pro konglomerat atas nama pembangunan,” tegas peserta lain. Fokus pun berubah ke “kebijakan”.
Seorang anggota kemudian merumuskan makna merakyat yang lebih dalam.
“Kepemimpinan yang merakyat itu bukan soal hanya blusukan. Akan tetapi sebuah kapasitas untuk membuat rakyat merasa dimiliki, didengar, dan diwakili dalam setiap kebijakan,” katanya.
Pendapat ini memantik diskusi lanjutan tentang sejauh mana “merakyat” bisa diukur. Diskusi semakin tajam saat salah satu anggota membedah kata “merakyat”.
“Bagi saya kesepakatan bisa betul tapi belum tentu benar. Buktinya UU saja diubah-ubah sesuai kebutuhan. Sangat relatif, mana yang menguntungkan penguasa atau golongan yang dominan. Seperti kosa kata merakyat, bisa artinya menjadi luas bisa juga menyempit,” tulisnya.
Titik terang muncul ketika seorang anggota membagi “merakyat” ke dalam 2 tipe. “Merakyat dapat dilihat dari aspek: 1. Pencitraan = Terlihat merakyat saat ada kamera. 2. Merakyat secara harfiah = Tetap merakyat saat tidak ada kamera, dan sistem yang dia buat tetap bekerja untuk rakyat saat dia sudah tidak menjabat,” jelasnya.
Rumusan ini mendapat banyak respon. Ia kemudian memperluas menjadi 4 aspek “Kapasitas Merakyat”. Pertama, Kapasitas Moral. Indikatornya berani menolak gratifikasi dan hidup sesuai ucapan.
Kedua, Kapasitas Intelektual. Mampu menerjemahkan masalah rumit seperti kenaikan harga solar dengan bahasa kampung.
Ketiga, Kapasitas Manajerial. Mampu membangun sistem pro-rakyat yang tidak hanya bantuan sesaat. Keempat, Kapasitas Sosial-Politik. Mampu merangkul pengusaha, birokrat, dan petani duduk di satu meja.
Debat di “Generasi Baru Massenrenpulu” ini mencerminkan keresahan publik Enrekang. Di tengah banyaknya gaya kepemimpinan, masyarakat kini menuntut bukti nyata.
Bukan sekadar tampil dekat, tapi kebijakan yang benar-benar memihak. “Merakyat bukan soal terlihat, tapi soal berdampak,” menjadi kesimpulan sementara yang mengemuka dalam grup tersebut.
Penulis : Rahmat Lamada
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan