Miris, Pegawai Dispora Garut Terdzolimi Akibat Mal Administrasi, Gagal Calon ASN PPPK

Sabtu, 20 September 2025 - 21:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut, MNP – Ketika sebanyak 6.616 pegawai non-ASN se-Kabupaten Garut tengah berbahagia karena dapat melaksanakan pengisian Data Riwayat Hidup (DRH) calon ASN PPPK, ironi justru dialami seorang pegawai Dispora bernama Mohamad Marsal.

Alih-alih ikut serta dalam proses tersebut, ia justru terdzolimi dan gagal melanjutkan tahapan akibat kelalaian administrasi di instansinya sendiri, Sabtu (20/09/2025).

Marsal yang merupakan pegawai aktif mengaku telah mengikuti seleksi gelombang I dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Namun secara mengejutkan, statusnya tiba-tiba dinyatakan tidak aktif bekerja tanpa alasan jelas, tanpa ada kasus, tanpa panggilan resmi, dan tanpa proses SP-1 maupun SP-2.

“Padahal saya aktif bekerja, tapi tiba-tiba dinyatakan non-aktif. Semua prosedur saya jalani, termasuk ikut seleksi dan ber-SPTJM. Tapi akibat keteledoran pimpinan, saya tidak bisa melanjutkan pengisian DRH,” ujar Marsal dengan nada kecewa.

Ia mengaku telah meminta pertanggungjawaban langsung kepada Sekretaris Dinas (Sekdis) di tempatnya bekerja. Namun, langkah itu tidak membawa hasil berarti.

Bahkan ketika pihak Sekda dan BKD Garut mencoba membantu dengan mengantarkannya ke BKN, proses tetap terkunci sehingga Marsal kehilangan haknya untuk melanjutkan tahapan PPPK.

Menanggapi kasus tersebut, Acep Ketua PPPK teknis kabupaten Garut, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal masalah ini. Jika perlu, langkah hukum pun akan ditempuh agar kejadian serupa tidak menimpa pegawai lain di lingkungan Pemkab Garut.

“Kami tidak ingin peristiwa seperti ini terulang kembali. Jika harus melalui jalur hukum, maka itu akan kami lakukan. Karena ini jelas-jelas bentuk mal administrasi yang merugikan pegawai,” tegas Acep.

Kasus Marsal kini menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa hal ini mencederai semangat reformasi birokrasi, terutama ketika ribuan pegawai lain dapat melangkah maju, sementara satu orang justru dikorbankan oleh kelalaian administrasi pejabat dinas.

Loading

Penulis : M. Karno

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Tekan Antrean Operasi Katarak, Primaya Hospital Group Kolaborasi Buka Baksos Operasi Gratis di RSUD Pasar Minggu
Kepedulian Sosial, CV Assalam Family Menyasar Lansia, Guru Ngaji hingga Anak Yatim di Bantarsari
CV Armey Jaya Mandiri Turun Tangan, Kakek 74 Tahun di Tawang Kini Punya Harapan Rumah Layak
Pura-Pura Pesan Ojol, Pria di Natar Dibekuk Polisi Usai Bawa Kabur Motor Maxim
Tanggapi Gelombang Penolakan, Owner Kings Family Karaoke: Asumsi Harus Dibuktikan Melalui Hukum
Pimpin DPC GAMKI Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi Fokus Konsolidasi Pemuda Lintas Komunitas
Tatap Indonesia Emas 2045, PMII STISIP Tasikmalaya Ingatkan Bonus Demografi Tak Cukup Sebatas Slogan
Bantu Kesehatan Masyarakat dan Gelar Verifikasi DPRt, NasDem Kota Tasikmalaya Targetkan Kursi Pemilu 2029

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 17:11 WIB

Tekan Antrean Operasi Katarak, Primaya Hospital Group Kolaborasi Buka Baksos Operasi Gratis di RSUD Pasar Minggu

Minggu, 1 November 2026 - 14:34 WIB

Kepedulian Sosial, CV Assalam Family Menyasar Lansia, Guru Ngaji hingga Anak Yatim di Bantarsari

Minggu, 1 November 2026 - 10:00 WIB

CV Armey Jaya Mandiri Turun Tangan, Kakek 74 Tahun di Tawang Kini Punya Harapan Rumah Layak

Minggu, 1 November 2026 - 09:48 WIB

Pura-Pura Pesan Ojol, Pria di Natar Dibekuk Polisi Usai Bawa Kabur Motor Maxim

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 21:31 WIB

Tanggapi Gelombang Penolakan, Owner Kings Family Karaoke: Asumsi Harus Dibuktikan Melalui Hukum

Berita Terbaru