Loyalitas Semu ASN Ancam Tata Kelola Pemerintahan Tasikmalaya

Senin, 25 Agustus 2025 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Hubungan antara Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dengan jajaran birokrasi dinilai masih menghadapi hambatan serius.

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) disebut menampilkan loyalitas semu pasca-Pilkada 2020, bahkan menjadikan kebijakan pemangkasan anggaran sebagai alasan untuk mengendurkan kinerja.

Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat (PSU), Septyan Hadinata, menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan dan merugikan masyarakat.

“Masih ada birokrat yang sikapnya setengah hati karena faktor politik Pilkada kemarin. Loyalitas seperti ini adalah loyalitas semu. ASN seharusnya netral, tunduk pada aturan, dan fokus pada pelayanan publik,” ujar Septyan, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, langkah Bupati Cecep Nurul Yakin melakukan pemangkasan atau cut off anggaran seharusnya tidak dijadikan dalih untuk menurunkan kualitas layanan.

“Pengelolaan anggaran memang harus rasional. Tapi kalau ada birokrat yang malas bekerja dengan alasan anggaran tidak ada, itu jelas pelanggaran disiplin ASN,” tegasnya.

Septyan juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) yang semestinya menjadi jembatan komunikasi antara kepala daerah dan perangkat birokrasi.

“Sekda punya posisi strategis. Kalau peran ini tidak berjalan, otomatis kebijakan bupati tidak akan efektif di lapangan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai disiplin ASN sudah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, sementara pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prosedur resmi sesuai PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020.

“Kalau aturan diabaikan, yang rugi bukan pejabat atau ASN, tapi rakyat yang tidak mendapat pelayanan maksimal,” tutur Septyan.

PSU, lanjutnya, mendorong Bupati Tasikmalaya untuk memperkuat komunikasi berbasis data, memastikan kontrak kinerja OPD berjalan, dan mengoptimalkan peran Sekda.

“Kalau hubungan emosional yang rasional terbangun, birokrasi akan lebih produktif, netral, dan pelayanan publik bisa berjalan tanpa hambatan,” pungkas Septyan.

Loading

Penulis : Ist

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Antusiasme Peserta Perjusa SDN 2 Kota Kulon Garut, Tanamkan Karakter Disiplin dan Kemandirian Siswa
Jelang Pilkades Serentak 2026, Dispermades Pemalang Pasang Kuda -Kuda Antispasi Konflik dan Validitas DPT
Musrenbangdes Rawa Sekip Tahun 2027: Empat Prioritas Pembangunan Disusulkan
Buntut Video Ketua MUI Kota Tasik, Tuntutan Penutupan Kings Family Karaoke Minta Diuji Transparan
Kunjungi Koramil Rajapolah, Ini Pesan Dandim 0612/Tasikmalaya
Dindikpora Pemalang Bergerak! Perlindungan Anak Diperkuat, Sekolah Harus Aman Tanpa Bullying 
Soal Peredaran Miras di Cilodong, Praktisi Hukum: Satpol PP Depok Jangan Tunggu Viral Baru Tindak
Efektifkan Dana Bantuan Keuangan Khusus, TPK Bersama Warga Desa Neglasari Bangun Jalan Lingkungan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:44 WIB

Antusiasme Peserta Perjusa SDN 2 Kota Kulon Garut, Tanamkan Karakter Disiplin dan Kemandirian Siswa

Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:01 WIB

Jelang Pilkades Serentak 2026, Dispermades Pemalang Pasang Kuda -Kuda Antispasi Konflik dan Validitas DPT

Jumat, 9 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Musrenbangdes Rawa Sekip Tahun 2027: Empat Prioritas Pembangunan Disusulkan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:19 WIB

Buntut Video Ketua MUI Kota Tasik, Tuntutan Penutupan Kings Family Karaoke Minta Diuji Transparan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 09:08 WIB

Kunjungi Koramil Rajapolah, Ini Pesan Dandim 0612/Tasikmalaya

Berita Terbaru

Berita terbaru

Kunjungi Koramil Rajapolah, Ini Pesan Dandim 0612/Tasikmalaya

Jumat, 9 Okt 2026 - 09:08 WIB