Tasikmalaya Zona Merah Korupsi: Masalahnya Sistemik, Bukan Sekadar Persepsi

Selasa, 20 Januari 2026 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TASIKMALAYA, MNP – Masuknya Kabupaten Tasikmalaya ke dalam kategori zona merah kerawanan korupsi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai alarm serius bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat (PSU), Septyan Hadinata, menegaskan bahwa temuan tersebut tidak boleh dipahami sebatas angka atau persepsi semata, melainkan sebagai indikator objektif adanya masalah struktural dalam sistem pemerintahan daerah.

“Zona merah ini bukan tuduhan pidana, tapi peringatan keras. Artinya ada persoalan serius pada transparansi, pengawasan, pengelolaan anggaran, serta budaya birokrasi yang harus segera dibenahi,” kata Septyan, Selasa (20/01/2026)

Septyan yang juga merupakan A’wan MWC NU Cisayong menyebut, SPI KPK secara metodologis mengukur kerentanan korupsi dari berbagai aspek, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga integritas aparatur.

Menurutnya, jika Kabupaten Tasikmalaya berada di zona merah, maka masalahnya bukan insidental, melainkan bersifat sistemik dan berulang.

“Ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian internal pemerintah daerah belum berjalan optimal. Pengawasan DPRD lemah, transparansi belum maksimal, dan partisipasi publik masih dibatasi,” ujarnya.

Lebih jauh, Septyan menilai tingginya biaya politik dalam kontestasi lokal juga menjadi faktor yang kerap melahirkan praktik penyimpangan anggaran.

“Biaya politik yang mahal sering mendorong praktik ‘balik modal’ setelah berkuasa. Ini sudah banyak dibahas dalam kajian ilmu politik dan ekonomi publik, dan Tasikmalaya tidak kebal dari fenomena itu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam menanggapi hasil SPI, bukan dengan sikap defensif, tetapi dengan langkah korektif yang terukur.

“Respons pejabat publik seharusnya bukan sekadar klarifikasi normatif, tapi diikuti peta jalan perbaikan. Kalau tidak, zona merah ini akan berulang setiap tahun,” katanya.

Sebagai solusi, PSU mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya: Penguatan inspektorat dan sistem pengawasan internal, Digitalisasi dan keterbukaan data APBD serta proyek strategis.

Selain itu, Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD, Reformasi birokrasi berbasis merit dan integritas, Dan Pelibatan aktif masyarakat sipil dan tokoh agama dalam pengawasan sosial.

Septyan menekankan, NU sebagai kekuatan moral dan sosial di tingkat akar rumput juga memiliki tanggung jawab etis untuk ikut mengawal tata kelola pemerintahan.

“Dalam perspektif keagamaan, korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Karena itu, kontrol moral dari masyarakat dan ulama harus diperkuat,” ujarnya.

Ia berharap temuan KPK ini menjadi titik balik perbaikan, bukan sekadar polemik sesaat.

“Kalau pemerintah daerah serius melakukan pembenahan, zona merah ini bisa berubah menjadi momentum reformasi. Tapi kalau diabaikan, dampaknya adalah hilangnya kepercayaan publik dan terhambatnya pembangunan,” pungkas Septyan.

Loading

Penulis : Ist

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal
Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg
Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 
147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot
Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi
SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang
Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat
Aksi Heroik Damkar Pemalang, Nekat Turun ke Dasar Sumur Demi Evakuasi Seekor Kucing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:43 WIB

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 15:43 WIB

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg

Senin, 16 November 2026 - 11:36 WIB

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 November 2026 - 10:39 WIB

147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot

Senin, 16 November 2026 - 08:49 WIB

Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi

Berita Terbaru

Barito Timur

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 Nov 2026 - 11:36 WIB