TASIKMALAYA, MNP – Aula Kecamatan Bungursari menjadi lokasi digelarnya agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang merupakan kegiatan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. KH. Tetep Abdulatip, M.Ag.
Kegiatan tersebut guna membahas sinkronisasi pembangunan antara tingkat provinsi dan daerah, Minggu (08/02/2026).
Dalam arahannya, KH. Tetep menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung aspirasi masyarakat, meski terdapat batasan kewenangan antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi yang harus dipahami bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KH. Tetep menjelaskan bahwa APBD Provinsi pada dasarnya dapat mendanai program yang menjadi kewenangan kota/kabupaten, namun harus melalui prosedur administrasi yang ketat.
“Mekanismenya harus diusulkan oleh Pemerintah Kota kepada Provinsi melalui SIPD. Walikota menyampaikan usulan sesuai prioritasnya. Jika Pemkot sudah menetapkan prioritas namun terkendala dana, kami di DPRD siap mengawal, meski tetap bergantung pada kebijakan bantuan keuangan provinsi,” jelas KH. Tetep.
Ia juga memberikan catatan bahwa pada tahun 2025 dan 2026, bantuan keuangan untuk kabupaten/kota sempat ditiadakan akibat efisiensi anggaran.
Menurutnya, efisiensi adalah sebuah kemestian saat anggaran terbatas, sehingga penentuan prioritas yang disepakati bersama menjadi kunci utama.
Untuk periode ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat fokus memprioritaskan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan provinsi sepanjang lebih dari 2.300 KM.
“Prioritas provinsi saat ini ada di infrastruktur jalan dengan alokasi anggaran mencapai Rp3 triliun lebih. Alhamdulillah, jalan-jalan provinsi kini dalam kondisi baik, termasuk kelengkapan Penerangan Jalan Umum (PJU),” tambahnya.
Ia berharap pada tahun 2027, program bantuan untuk kewenangan di luar provinsi kembali dibuka sehingga usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota dapat kembali terakomodasi.
Bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional (HPN), KH. Tetep juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh insan pers.
Ia berharap pers dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan melalui kolaborasi yang baik dengan eksekutif maupun legislatif.
“Tanpa kolaborasi, pembangunan tidak akan berjalan lancar. Integritas adalah hal terpenting yang harus dijaga bersama, baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun insan pers, demi kemajuan bangsa dan kepentingan umat,” tegasnya.
Menanggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis nasional, KH. Tetep menyampaikan bahwa masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, terus dikaji
“Harapannya, anggaran MBG tidak mengambil porsi anggaran pendidikan, melainkan dari jalur lain. Meskipun ini kewenangan pusat, masukan teknis operasional perlu terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas,” pungkasnya.
Penulis : Momon
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan