DPRD Jabar Soroti Masalah BPJS dan Dampak Program MBG bagi UMKM di Kota Tasikmalaya

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan 120 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertujuan memantau jalannya pemerintahan dan memberikan edukasi program kepada masyarakat.

Lillah Sahrul Mubarok menuturkan bahwa acara tersebut berjalan dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, namun juga menerima sejumlah keluhan krusial. Salah satu isu utama yang disoroti adalah masalah jaminan kesehatan.

Lillah Sahrul Mubarok menerangkan, hakikatnya Anggota DPRD selaku pengawas, tadi ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait masalah kesehatan.

“Keluhannya, BPJS masyarakat yang sudah dicakup oleh pemerintah, ternyata ketika datang ke rumah sakit, masih ada beberapa rumah sakit yang harus meminta biaya lagi, padahal sudah di-cover oleh BPJS,” ungkap Lillah.

Permasalahan ini menjadi poin penting yang akan diawasi dan ditindaklanjuti. Hasil agenda pengawasan ini akan dibukukan dan dilaporkan kepada Sekretaris Dewan sebagai masukan bagi pihak eksekutif, khususnya Gubernur Jawa Barat dan Dinas terkait.

Lillah juga menyerap aspirasi ada UMKM terdampak yang di sekitaran sekolah. Program MBG ini sangat bagus untuk anak, tapi ternyata ada UMKM yang terdampak.

“Maka ini menjadi salah satu masukan yang sangat baik untuk pemerintah, bagaimana selaras agar ketika anak-anak di sekolah mendapatkan gizi yang sangat baik, UMKM Bapak/Ibu yang jualan juga tidak terdampak,” jelasnya.

Lillah juga menyoroti program lain berupa himbauan Gubernur tentang ‘Seribu Sehari’. Sebagai fungsi pengawasan, Fraksi PKB sedang mendalami dasar hukum dari surat edaran himbauan tersebut.

“Kami selaku Anggota DPRD Fraksi PKB sedang mendalami dasar hukumnya apa? Karena ini surat edaran. Kami akan mengkaji dan menganalisa. Jangan sampai program pemerintah ini tidak ada landasan hukumnya,” tegasnya.

Langkah ini diambil agar tidak terulang kejadian seperti masalah ijazah di masa lalu, di mana banyak sekolah swasta mengalami kendala legalitas karena nomenklatur yang tidak jelas.

Agenda pengawasan di Kota Tasikmalaya ini baru dilakukan di satu titik, yaitu Kecamatan Bungursari, namun akan dilaksanakan secara rutin karena sudah menjadi tugas Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.