Seremonial Puncak Acara HJB di Citalahab Malasari, Hakikat Sebenarnya untuk Masyarakat atau Birokrat?

Oleh : Asep Didi Sumantri (Kordinator Wilayah Jabar – Banten : (MNPOTRET)

BOGOR, MNP – Dampak baik maupun buruknya, terkait HJB ke-544 yang digelar di Kp. Citalahab, Nirmala Desa Malasari, hari Rabu (3/6/2026) lalu, kini tinggal kenangan dan menyisakan tanya besar, dari sebagian besar masyarakat pribumi, yang menyebut diri mereka Putra Daerah tulen Bogor Raya.

Karena faktanya dari sebelum hingga pada “hari H” perhelatan tahunannya, beragam rangkaian acara HJB ke-544 tahun 2026 ini, kesan ketidak berpihakan terhadap jeritan perasaan warga masyarakat, hingga rendahnya kepedulian dari para Umaro berkuasa saat ini, serta terhadap kondisi senjang kehidupan Sosial – Ekonomi di masyarakat, itu nampak dan sangat terasa dampak kesenjangannya.

Sekian banyak program kebijakan pemerintah yang disosialisasikan intensif, konsisten dan massive kepada publik, fakta terkait efektifitasnya terbukti jauh panggang dari api, belum efektif dapat diterima dan dirasakan langsung oleh Rakyat di wilayahnya.

Dan kerap bertolak belakang, menjadi satu anomali dengan apa yang terus menerus dipertontonkan para Umaronya, di hampir seluruh wilayah Bogor, tidak terkecuali ketika di lokasi Puncak Acara HJB 544 Citalahab-Nirmala, Desa Malasari tersebut.

Garis kesenjangan Sosial – Ekonomi antar pengunjungnya sangat kentara, antara kelompok Pejabat Eselon hingga Rakyat biasa, amat mencolok mata. Mulai dari gaya busana serta akomodasi konsumsinya, hingga jenis tunggangannya, membuat garis batas yang tegas tak terbantahkan.

Rakyat kecilnya bagaikan tanah kering yang tandus, sementara para pejabat pemerintahannya bagai tanah basah yang subur. Para pejabat pemerintahannya itu sangat mungkin merasakan senang serta bahagia, terlebih bagi yang saling berhubungan erat dalam lingkarannya.

Tetapi ironis bagi kondisi rakyatnya, itu begitu banyak yang sebaliknya dari para pejabat pemerintahan, yang dekat dan berada di dalam lingkar kekuasaan.

Mulai dari TNI/POLRI, ASN, hingga para KaDes nya diseluruh Bogor ini, yang sudah atau masih belum berhenti menikmati, lezat serta gurihnya isi dari ragam program kebijakan, baik yang dapat hadir maupun yang tidak dapat hadir, pada kegiatan puncak acaranya (HJB ke-544 tersebut : red).

Ego sektoral, diduga telah menjadi biang keladi yang memicu semakin tebalnya dinding kesenjangan, bagi kehidupan Sosial-Ekonomi rakyat kelas bawah hingga menengah.

Sehingga tidak salah, jika kesan diakuinya keberadaan rakyat Negeri ini, hanya pada musim dan tahun-tahun politik saja, itu pun saat dibutuhkan suara (hak pilihnya : red).

Setelah itu, paling banternya dapat hiburan sesekali saja, yang berupa bantuan sosial, itu pun masih jauh dari kata memadai, meski sekedar untuk memenuhi standard kebutuhan harian, terlebih jika masih menggunakan mekanisme serta metode yang dijalankan sekarang, menyangkut kuantitasnya yang kurang dari kalkulasi skala perbandingan. Dari standard quotanya, antara kuantitas bantuannya, dengan total para penerima manfaat bansos yang by name by address tidak berbanding lurus.

Juga menyangkut efektifitasnya yang masih banyak tidak efektif (tidak tepat sasaran : red). Sehingga kerap bikin pusing pengurusnya, yang ditugasi menyerah terima kan bantuannya tersebut, karena banyak menerima komplainan dari penerima manfaatnya.

Itu mulai dari interval hingga intensitas penyerahan bantuannya, bahkan hingga ke fluktuasi besar-kecil, banyak-sedikit nya kuantitas bantuan yang diterimanya, dengan suatu acuan periode penyerahan sebelumnya, dan beragam komplainan lainnya yang kadang memicu konflik, karena kesalahfahaman di antara kedua pihak (pengurus penyerahan bantuan, dengan para penerima manfaatnya : red). Yang itu hanya mungkin terjadi di level pemerintahan desa atau kelurahan, karena data by name by address nya itu berasal dari pemerintahan di atasnya.

Kembali kepada essensial dan hakikat peringatan ke- 544 HJB 2026 di Citalahab Malasari, yang layak untuk dipertanyakan oleh semua pihak, tentang peruntukan serta efektifitas targetnya, terutama jika “menyangkut eksistensi 4 Pilar Bangsa” di Bogor ini, itu sebenarnya dari siapa, oleh siapa serta untuk siapa essensi penuh nikmat, di HJB ke-544 itu ? Dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyatnya kah ? Atau dari beragam potensi milik Rakyat, diurusin oleh Pejabat Birokrat, hasilnya semua untuk para Pejabat Birokrat ?

Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, cukup direnungkan bersama, tapi harus mampu menstimulasi suatu kesadaran sosial, membawa perubahan tatanan hingga keadaan, demi keseimbangan Sosial – Ekonomi Rakyat Bogor yang berkeadilan.

Penulis : Asep Didi