Ketua PP Mangkubumi Sindir Dinas PUPR Jabar: Jalan AH Nasution Masih Baru Kok Sudah Rusak?

TASIKMALAYA, MNP – Pekerjaan pengaspalan Jalan AH Nasution, Kecamatan Mangkubumi, yang merupakan jalur strategis provinsi dan rampung pada akhir Desember 2025, kini justru menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Ketua Ormas Pemuda Pancasila PAC Mangkubumi, Asep Nurdin yang akrab disapa Bung Badut. Ia mempertanyakan mutu serta kualitas pembangunan jalan yang dinilai jauh dari kata layak pakai.

Saat ditemui di kediamannya Bung Badut menyoroti kondisi jalan yang terbilang masih sangat baru namun sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik.

Menurutnya, belum genap tiga bulan sejak proyek dinyatakan selesai, permukaan jalan sudah berlubang dan rusak, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan.

“Yang ingin saya tanyakan kepada Dinas PUPR Provinsi, bagaimana sebenarnya mutu dan kualitas pembangunan jalan ini? Apakah memang sudah sesuai standar dan benar-benar layak pakai?” ujar Bung Badut dengan nada tegas, Kamis (05/02).

Tak hanya soal aspal yang cepat rusak, Bung Badut juga menyoroti persoalan genangan air yang kerap muncul setiap kali hujan turun.

Kondisi tersebut diduga kuat akibat sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Ia bahkan menilai pembangunan jalan dan drainase terkesan belum tuntas sepenuhnya.

“Saya perhatikan, banyak genangan air setelah hujan. Ini menandakan drainasenya bermasalah. Lebih parah lagi, banyak saluran drainase yang belum ditutup. Tutup drainase itu kan fasilitas penting untuk warga, tapi sampai sekarang masih terbengkalai,” ungkapnya.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Proyek yang menelan anggaran tidak sedikit seharusnya memberikan hasil yang berkualitas dan berumur panjang, bukan justru cepat rusak dan membahayakan.

Bung Badut menilai lemahnya pengawasan dan perencanaan menjadi faktor utama buruknya hasil pekerjaan tersebut.

Ia mendesak Dinas PUPR Provinsi untuk segera turun ke lapangan, melakukan evaluasi menyeluruh, serta bertanggung jawab atas kualitas proyek yang telah dikerjakan.

“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Jalan ini jalur provinsi, dilalui banyak kendaraan setiap hari. Kalau kualitasnya seperti ini, siapa yang bertanggung jawab?” pungkasnya.

Sorotan tajam ini diharapkan menjadi alarm keras bagi instansi terkait agar lebih serius, transparan, dan profesional dalam menjalankan setiap proyek pembangunan infrastruktur, demi kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.

Penulis : Arrie Haryadi

Editor : Redi Setiawan