TASIKMALAYA, MNP – Pembangunan Jalan Provinsi AH Nasution pada ruas Mangkubumi–Singaparna yang rampung pada akhir Desember 2025 kini menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Proyek pengaspalan dan pembangunan drainase yang diharapkan menjadi solusi peningkatan konektivitas dan keselamatan pengguna jalan itu justru menunjukkan tanda-tanda kerusakan meski belum genap tiga bulan digunakan.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah titik badan jalan mulai berlubang, sementara kondisi bahu jalan di beberapa segmen tampak belum tertata dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama bagi pengguna jalan yang melintas setiap hari serta warga yang bermukim di sepanjang jalur tersebut.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap realisasi pekerjaan proyek tersebut.
Menurutnya, dalam proses pembangunan, pihak pelaksana sempat menjanjikan bahwa saluran drainase akan ditutup kembali dan difungsikan sebagai akses masuk ke rumah warga maupun jalan umum.
“Pada awalnya kami dijanjikan bahwa saluran drainase akan ditutup kembali dan bagian atasnya bisa dimanfaatkan sebagai akses ke rumah dan jalur umum. Namun hingga saat ini, banyak warga justru harus mengerjakannya secara mandiri karena belum ada penyelesaian dari pihak terkait,” ujarnya.
Kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat, karena selain harus menghadapi jalan yang mulai rusak, mereka juga dibebani biaya tambahan untuk memperbaiki akses lingkungan secara swadaya.
Sorotan lebih tajam datang dari Ketua Ormas Gapura, Tatang Suryaman—yang akrab disapa Tatang Toke. Melalui pesan video singkat yang diterima awak media pada Senin, 3 Februari 2026, Tatang menyampaikan apresiasi sekaligus kritik keras terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Saya secara pribadi mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Barat yang selama ini menunjukkan komitmen besar terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Namun sangat disayangkan apabila amanat tersebut tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan di lapangan,” ujar Tatang.
Ia menilai, kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu singkat menjadi indikasi lemahnya kualitas pekerjaan. Menurutnya, hal tersebut tidak sebanding dengan anggaran dan harapan publik terhadap proyek strategis provinsi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Jalan AH Nasution yang belum berusia enam bulan sudah mengalami kerusakan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua.
“Saya menilai pekerjaan proyek ini patut dipertanyakan kualitasnya, bahkan cenderung mencederai kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi dan penyelidikan secara menyeluruh,” tegasnya.
Masyarakat kini berharap adanya respons cepat dan transparan dari pihak berwenang. Evaluasi teknis, perbaikan menyeluruh, serta pertanggungjawaban pelaksana proyek dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Jalan provinsi sebagai urat nadi perekonomian dan mobilitas warga seharusnya dibangun dengan standar kualitas tinggi dan pengawasan ketat.
Publik menunggu bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur tidak sekadar mengejar penyelesaian proyek, melainkan benar-benar menjamin manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Penulis : Arrie Haryadi
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan