Jakarta, MNP – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons wacana tentara bisa mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga negara.
Ia menyinggung selama ini TNI sudah sering terlibat dalam persoalan nonmiliter, seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga penanggulangan bencana.
“Sekarang contoh masalah ketahanan pangan, melibatkan TNI. Stunting tetap melibatkan TNI, BNPB tetap melibatkan TNI. Dalam penanganan perbantuan kepada masyarakat,” kata Agus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari berbagai masalah itu kan apakah perlu, TNI ada di Kementerian itu? Tujuannya kan membantu masyarakat,” tambahnya.
Agus mengaku belum mengetahui pos-pos mana yang bisa diisi oleh TNI di jabatan sipil Kementerian/Lembaga ke depannya. Ia mengatakan hal ini masih akan dibahas.
Bahkan, ia menyinggung kontribusi TNI baru-baru ini ikut mengirimkan logistik penyelenggaraan Pemilu 2024 ke wilayah wilayah terpencil. Padahal, tugas seperti demikian tidak pernah ada dalam perjanjian atau MoU.
“Tapi seperti yang kita sampaikan setiap ada masalah pasti TNI, TNI, dan TNI,” kata dia.
Sebelumnya pemerintah akan mengizinkan anggota TNI/Polri aktif mengisi jabatan ASN melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN. Namun, MenpanRB Azwar Anas menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan.
“Di RUU ASN soal resiprokal TNI/Polri nanti masih dibahas,” kata Azwar usai menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (14/3).
Penulis : Redaksi
Sumber Berita : Net
