GAS 3 KG LANGKA? Diskusi Panas Mantan dan Anggota DPRD: Stok Harus Ditambah Karena Dipakai Petani

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ENREKANG, MNP – Diskusi hangat terkait kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG 3 kilogram terjadi di salah satu grup WhatsApp yang beranggotakan mantan Ketua DPRD, mantan anggota DPRD, hingga anggota DPRD aktif Kabupaten Enrekang.

Perbincangan ini muncul setelah Pemkab dan Polres Enrekang menyatakan komitmen melarang penjualan gas 3 kg di atas HET.

Salah satu anggota grup, Andi Nasir Maiwa, menyoroti bahwa penyebab utama tingginya pemakaian gas 3 kg akhir-akhir ini bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga.

“Semestinya Pemkab dan Polres terlebih dahulu mencari. Tingginya pemakaian Gas 3 Kg akhir-akhir ini disebabkan adanya Musim kemarau.

Dimana Gas 3 Kg tidak saja dikonsumsi Rumah Tangga tapi juga digunakan para Petani pada Mesin Pompa Air untuk air sawah yang dilanda Kekeringan,” ujarnya pada Senin malam (11/8).

Pernyataan itu langsung direspons H. Bantek, S.E. Ia mengaku terkejut karena belum mengetahui adanya penggunaan gas 3 kg untuk pompa air.

“Maaf sy ketinggalan kereta kalau gas 3kg dapat digunakan pada mesin pompa Air utk mengairi sawah perlu studi tiru ini dimana lokasix 🙏🏻” tulisnya Selasa pagi (12/8).

Andi Nasir kemudian menjelaskan bahwa praktik tersebut sudah lama berjalan di wilayah Maiwa dan Kabupaten Sidrap.

“Di Maiwa dan Sidrap semua pake Gas 3 kg setelah mesin pompanya di Modifikasi Pak Banteng,” jelasnya.

Modifikasi mesin pompa menggunakan gas dinilai lebih murah dan efisien bagi petani saat musim kemarau.

Dalam diskusi itu juga muncul analisis ekonomi. “Hukum Alamnya Ekonomi Pak Jayadi. Kalau Permintaan Naik maka Penawaran harus juga naik. Artinya Stok Gas 3 Kg harus ditambah,” tegas Andi Nasir.

Sementara anggota lain, Run Jaya Kasmidi menambahkan, “Ie permintaan harga yg tinggi mengakibatkan gass yg langka”.

Perbincangan para legislator ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah. Di tengah komitmen pengawasan harga, faktor lonjakan permintaan dari sektor pertanian akibat kemarau perlu jadi perhatian.

Jika tidak diimbangi dengan penambahan kuota, dikhawatirkan kelangkaan dan harga tinggi gas 3 kg akan terus terjadi dan membebani masyarakat kecil.

Loading

Penulis : Rahmat Lamada

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

DPRD Cium Dugaan Kebocoran PAD Pajak Maxim, Komisi II Siap Panggil Dispenda
600 Branding Maxim Beroperasi, Hanya 49 Terdata Pajak: Ke Mana Potensi PAD Kota Tasikmalaya?
Jabat PAW Kades Buniasih, Ohid Bertekad Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Tanggap Kebutuhan Warga Dusun Kayu Tabu, Satpolairud Polres Lamsel Salurkan Air Bersih
Atasi Kelangkaan BBM, Pemkab Jeneponto Terapkan Sistem Ganjil-Genap di Seluruh SPBU
Paguyuban Online Bersatu Geruduk DPRD: Desak Evaluasi Aturan Transportasi Maxim
Wujudkan Wilayah Bebas TB dan Kanker Serviks, Puskesmas Cibeureum Perkuat Kolaborasi
Parah! Koperasi di Bartim Diduga Catut Nama Dinas, Gelapkan Rp13 Juta hingga Menunggak Pajak Rp3,3 M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 16:20 WIB

DPRD Cium Dugaan Kebocoran PAD Pajak Maxim, Komisi II Siap Panggil Dispenda

Selasa, 15 September 2026 - 16:11 WIB

600 Branding Maxim Beroperasi, Hanya 49 Terdata Pajak: Ke Mana Potensi PAD Kota Tasikmalaya?

Selasa, 15 September 2026 - 16:01 WIB

Jabat PAW Kades Buniasih, Ohid Bertekad Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 15 September 2026 - 13:49 WIB

Tanggap Kebutuhan Warga Dusun Kayu Tabu, Satpolairud Polres Lamsel Salurkan Air Bersih

Selasa, 15 September 2026 - 13:34 WIB

Atasi Kelangkaan BBM, Pemkab Jeneponto Terapkan Sistem Ganjil-Genap di Seluruh SPBU

Berita Terbaru