Ditangani Dakum PPLH, LSM JSI Ajukan Pencabutan Pengaduan terhadap PT PDU

TASIKMALAYA, MNP – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jaringan Siliwangi Indonesia (JSI) Kota Tasikmalaya secara resmi mengajukan permohonan pencabutan laporan terhadap PT Putri Daya Usahatama (PDU).

Hal itu terkait pengaduan dugaan pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat penarikan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi perkembangan penanganan perkara.

Sebelumnya, pengaduan yang dilayangkan JSI telah direspon melalui mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup oleh Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (DAKUM PPLH) sesuai dengan kewenangan regulasi yang berlaku.

Ketua DPC JSI Kota Tasikmalaya, Deden Lee, menjelaskan, keputusan pencabutan ini didasarkan pada fakta obyektif di lapangan.

“Aspek-aspek yang menjadi substansi laporan ternyata telah ditindaklanjuti melalui instrumen penegakan hukum administratif dalam rezim hukum lingkungan hidup nasional,” katanya, Senin (15/06).

Menurut Deden, PT PDU telah menunjukkan iktikad baik dengan melaksanakan seluruh kewajiban serta memenuhi sanksi administratif yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

“Dalam perspektif tata kelola lingkungan hidup, penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga pada pemulihan, kepatuhan, dan pencegahan terulangnya pelanggaran,” ujar Deden.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh, pihak perusahaan telah menjalankan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh dinas terkait demi pemulihan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DPC JSI Kota Tasikmalaya menilai tujuan utama dari pelaporan tersebut kini telah tercapai.

Sejak awal, JSI berkomitmen mendorong adanya penanganan masalah lingkungan sekaligus memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Melalui mekanisme yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, kepatuhan tersebut kini telah dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, JSI meminta Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk memproses penarikan kembali laporan pengaduan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak JSI menegaskan bahwa pencabutan laporan ini diambil secara independen dan berdasarkan penilaian objektif, tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Dengan diajukannya permohonan ini, JSI memandang permasalahan yang menjadi objek pengaduan telah selesai secara tuntas melalui mekanisme hukum administratif yang tersedia dalam sistem hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Meski demikian, JSI menyatakan akan tetap konsisten mendukung penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada kepastian hukum, kepatuhan pelaku usaha, serta perlindungan bagi masyarakat.

Penulis : DK

Editor : Redi Setiawan