Buka Ruang Dialog, BPBD Pemalang Ajak Masyarakat Evaluasi Layanan Kebencanaan

PEMALANG, MNP – Sebagai sarana melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, masukan, serta harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kebencanaan di Kabupaten Pemalang.

Forum konsultasi publik tersebut dihadiri sejumlah kepala dinas serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik juga merupakan bagian dari kewajiban setiap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) dalam membuka ruang partisipasi masyarakat.

Melalui forum ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Agus Ikmalludin, dalam pernyataannya mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

Agus menyebut, forum ini bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

“Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana,” ujar Agus, Selasa (8/9).

Menurutnya, pelayanan kebencanaan membutuhkan koordinasi yang kuat karena penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan berbagai OPD, dunia usaha, relawan, komunitas, serta masyarakat.

“Kecepatan informasi, kesiapsiagaan, respons terhadap kejadian bencana, hingga pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama. Karena itu, sinergi antar lembaga dan partisipasi masyarakat harus terus diperkuat,” tambahnya.

Forum tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan BPBD.

Dengan adanya komunikasi dan keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik BPBD Kabupaten Pemalang sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik melalui keterbukaan terhadap kritik, saran dan aspirasi masyarakat.

Penulis : Ragil

Editor : Redi Setiawan