Oleh Soleh: Peran Militer di Pemerintahan Prabowo Bukan Militerisme, tetapi Opsi Pascareformasi

TASIKMALAYA, MNP – Perdebatan mengenai batas kewenangan militer dalam kehidupan sipil kembali mengemuka di Kota Tasikmalaya.

Hal itu menjadi bahasan dalam Seminar Pertahanan “Militerisme dan Demokrasi: Di Mana Batas Peran Militer dalam Kehidupan Sipil” yang diinisiasi mahasiswa Amanat Muda Institut di Aula Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Rabu (12/8/2026).

Seminar menghadirkan Oleh Soleh, Anggota DPR RI Komisi I, dan Asep Tamam, akademisi sekaligus pengamat politik. Forum tersebut membahas keseimbangan antara kepentingan pertahanan negara, demokrasi, serta batas keterlibatan militer di ranah sipil.

Dalam forum itu, Oleh Soleh menilai meningkatnya peran militer dalam sejumlah sektor pemerintahan pada era Presiden Prabowo Subianto tidak serta-merta dapat disebut sebagai militerisme.

“Kalau saya melihat dan menganalisa, kepemimpinan Prabowo bukan militerisme. Ini adalah opsi penyembuhan akibat rusaknya kondisi pascareformasi,” ujar Oleh.

Menurutnya, persoalan utama Indonesia bukan hanya mengenai siapa yang menjalankan pemerintahan, tetapi bagaimana kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum.

Oleh juga mengajak masyarakat melihat kembali perjalanan reformasi. Ia menilai reformasi memang berhasil mengubah sistem politik dan memperkuat mekanisme pembatasan kekuasaan, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan korupsi, penegakan hukum, maupun rasa aman masyarakat.

“Yang salah dari reformasi, salah satunya adalah tidak adanya komitmen bersama dari pemangku kebijakan, eksekutif, legislatif, yudikatif sampai rakyat untuk menaati keputusan bersama, terutama taat kepada undang-undang dan hukum,” tegasnya.

Ia juga menyinggung munculnya pandangan sebagian masyarakat yang membandingkan kondisi saat ini dengan era Soeharto, terutama terkait keamanan dan harga kebutuhan.

Menurut Oleh, perbandingan tersebut perlu ditempatkan secara objektif karena setiap era memiliki sistem politik, tingkat keterbukaan, serta mekanisme pengawasan yang berbeda.

Di sisi lain, Oleh menilai meningkatnya peran militer tetap harus memiliki batas yang jelas. Menurutnya, demokrasi tidak boleh kehilangan prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan dan kontrol publik.

“Jangan sampai kekuasaan bertumpu pada satu titik. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga komitmen terhadap konstitusi dan hukum,” katanya.

Ia juga mendorong agar sejarah politik Indonesia terus dikaji secara terbuka dan akademis, termasuk berbagai peristiwa yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Bagi Oleh, perdebatan mengenai militerisme dan demokrasi tidak semestinya berhenti pada label. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan pemerintah, termasuk keterlibatan militer dalam ranah tertentu, dapat diuji berdasarkan konstitusi, hukum dan mekanisme demokrasi.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menguji sejauh mana reformasi telah membawa perubahan serta bagaimana demokrasi Indonesia harus dijaga di tengah dinamika pemerintahan saat ini.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan