Dugaan Konflik Kepentingan Kasus Mesin Mobil Dinsos, Tatang Toke: Jangan Ada yang Dilindungi 

TASIKMALAYA, MNP – Polemik dugaan hilangnya mesin mobil dinas di lingkungan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya kian mengemuka.

Sorotan publik kini tak hanya tertuju pada substansi kasus, tetapi juga pada transparansi penanganannya yang dinilai belum terang.

Ketua Umum Garuda Pusaka Nusantara (GAPURA) Tatang Toke, menjadi salah satu pihak yang secara tegas menyuarakan kegelisahan publik.

Ia menilai, pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini PPKD / TPKD tidak boleh membiarkan isu ini berkembang tanpa kejelasan, apalagi jika berpotensi mengarah pada konflik kepentingan.

Menurut Tatang, keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk meredam spekulasi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan, diamnya pihak terkait justru memperbesar kecurigaan publik.

“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kejelasan. Jangan sampai muncul kesan ada pihak yang dilindungi. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan secara terbuka. Tapi jika ada indikasi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” ujar Tatang, Jumat (24/04/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga independensi dalam proses penanganan kasus, terutama jika benar terdapat relasi personal antara oknum yang terlibat dengan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tasik. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mencederai objektivitas.

“Dalam situasi seperti ini, pihak yang memiliki kedekatan seharusnya mundur dari proses. Itu penting agar tidak terjadi bias dan publik tetap percaya,” tegasnya.

Tatang mendorong agar pengawasan tidak hanya mengandalkan mekanisme internal pemerintah. Ia menilai, pelibatan lembaga independen atau aparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami mendorong adanya pengawasan eksternal. Ini bukan soal memperkeruh, tapi justru untuk menjaga objektivitas dan mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.

Pernyataan Tatang mencerminkan keresahan yang kini meluas di tengah masyarakat. Minimnya informasi resmi serta lambatnya perkembangan penanganan kasus dinilai memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak sepenuhnya terbuka.

Ia pun mengingatkan, kasus ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut integritas birokrasi. Jika tidak ditangani dengan serius dan transparan, dampaknya bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Ini ujian bagi pemerintah. Apakah berani terbuka dan tegas, atau justru membiarkan publik terus berspekulasi,” ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak terkait mengenai perkembangan kasus tersebut. Sementara itu, dorongan dari berbagai elemen, termasuk dari Tatang Sutarman, terus menguat agar kasus ini dibuka secara terang benderang.

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam menjawab keraguan yang berkembang sekaligus membuktikan komitmen terhadap transparansi dan penegakan hukum yang adil.

Penulis : Soni/Arrie

Editor : Redi Setiawan