Penerimaan Peserta Didik Baru Perlu Otak Cerdas

Tasikmalaya, MNP – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi persoalan rutinitas bagi para siswa dan orang tua di setiap tahunnya.

Namun hal itu dipandang perlu bagi pihak Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi, kota dan kabupaten serta masyarakat dan pemerintahan untuk bisa duduk bersama.

Pasalnya, beragam polemik terkait PPDB menjadi pro kontra di khalayak ramai, dengan aturan dan sistem yang dinilai membungkam kebebasan hak mendapat pendidikan dengan leluasa.

Lantaran itu, semua pihak terkait harus mencarikan solusi agar PPDB tersebut tidak menjadi isu sosial yang terus berkepanjangan.

Menurut Tatang Sutarman Ketua Umum Garuda Pusaka Nusantara (Gapura),  bahwa pemerintah dan Dinas Pendidikan serta masyarakat harus berdiskusi mencari tahu hal yang melatarbelakangi persoalan di saat dilaksanakannya PPDB itu sendiri.

“Saya berharap juga para N G O bisa memberikan kontribusi pemikiran secara keilmuan dan akademisnya, agar tidak lagi ada pihak yang dijadikan kambing hitam atau menjadi pihak yang disalahkan,” ungkapnya, Rabu (2/07/2023).

Sebab kata Tatang, yang sangat prinsip dan perlu dipikirkan itu adalah tentang angka putus sekolah setiap tahunnya, dan peningkatan calon siswa yang tidak berimbang dengan jumlah sekolah.

Ditegaskan Tatang, pihak sekolah, orang tua murid, dan pemerintah daerah, sama-sama bahu membahu guna mewujudkan mutu pendidikan di Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena itu, praktik PPDB dengan sistem zonasi memiliki tujuan utama yang berfokus pada pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas.

“Juga menghapus dugaan sistem beli bangku yang sering terjadi untuk memasuki Sekolah Negeri,” pungkas pria yang akrab disapa Tatang Toke ini. (Hendrik)