Ketua Komisi III DPRD Warning Pengelola SPPG Awipari: PBG Tak Akan Terbit Jika Tabrak Sempadan Sungai

Rabu, 22 April 2026 - 18:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TASIKMALAYA, MNP – Pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Awipari, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, memicu reaksi keras dari kalangan legislatif.

Proyek yang berada di bawah naungan Yayasan Nurul Cendikia Cibeureum tersebut diduga kuat telah menyerobot lahan sempadan sungai.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat, menegaskan bahwa aktivitas pembangunan di atas sempadan sungai merupakan pelanggaran serius terhadap perundang-undangan yang berlaku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Anang, ini sudah jelas melanggar undang-undang. Meskipun pihaknya belum turun langsung ke lapangan dan baru memantau melalui pemberitaan.

“Secara aturan bangunan di atas sempadan sungai itu harus dibongkar atau digeser,” tegas Anang saat dimintai tanggapan pasca kunjungan kerja di BPN Kota Tasikmalaya, Rabu (22/04/2026).

Anang memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Komisi 3 berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk membuktikan pelanggaran tersebut bersama tim teknis.

Ia juga memperingatkan bahwa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dipastikan tidak akan terbit jika terdapat pelanggaran tata ruang.

“Nanti tim teknis yang turun. Saya akan minta kepada pengusaha atau pihak yayasan untuk menggeser bangunan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Aturan tetaplah aturan,” imbuhnya.

Menanggapi adanya kesimpangsiuran mengenai kewenangan pengawasan antara pemerintah kota dan provinsi melalui PSDA, politisi senior ini menyatakan siap mengambil langkah pemanggilan lintas instansi.

Anang menyebut, jika masalah pengawasannya simpang siur antara PSDA Kota atau Provinsi, pihaknya akan panggil keduanya untuk membuktikan dengan data dan gambar.

“Kalau memang masih belum jelas, kami tidak segan untuk memanggil PSDA Pusat guna memastikan kepastian hukum di lapangan,” pungkas Anang.

Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat fungsi SPPG yang berkaitan dengan pelayanan gizi, namun pelaksanaannya justru diduga menabrak regulasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air di wilayah Cibeureum.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Bupati Bogor Tinjau Ratusan Siswa SMPN 1 dan 2 Dramaga Diduga Keracunan MBG
Pembangunan Drainase Sukamenak Rampung Sesuai Spesifikasi, Warga Sambut Lingkungan Lebih Nyaman
Kejutan Hari Sumpah Pemuda di Tasikmalaya, Ratusan Mahasiswa Demo, Gerbang DPRD Roboh
Semarak Mangkubumi Fest 2026: Sambut HUT ke-25 Kota Tasikmalaya Lewat Jalan Santai Bersedekah dan Sholawat
Ketum SWI Resmi Buka UKW Zona Kalsel: Cetak Jurnalis Kompeten Sesuai Standar Dewan Pers
IGORNAS Cup Kota Tasikmalaya Resmi Dibuka, Jaring Bibit Atlet SD
Polisi Ungkap Penyalahgunaan Solar Subsidi 8.400 Liter di Katibung
Polsek Patangkep Tutui Selidiki Temuan Mayat Perempuan Lansia dengan Luka Bakar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Bupati Bogor Tinjau Ratusan Siswa SMPN 1 dan 2 Dramaga Diduga Keracunan MBG

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:27 WIB

Pembangunan Drainase Sukamenak Rampung Sesuai Spesifikasi, Warga Sambut Lingkungan Lebih Nyaman

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:12 WIB

Kejutan Hari Sumpah Pemuda di Tasikmalaya, Ratusan Mahasiswa Demo, Gerbang DPRD Roboh

Rabu, 28 Oktober 2026 - 15:05 WIB

Semarak Mangkubumi Fest 2026: Sambut HUT ke-25 Kota Tasikmalaya Lewat Jalan Santai Bersedekah dan Sholawat

Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:56 WIB

Ketum SWI Resmi Buka UKW Zona Kalsel: Cetak Jurnalis Kompeten Sesuai Standar Dewan Pers

Berita Terbaru