Marak Keluhan MBG di Kota Tasikmalaya, Aktivis Soroti Kualitas dan Porsi

Meski program ini sudah berjalan di hampir semua kecamatan dengan dukungan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang tersebar, berbagai temuan di lapangan dikhawatirkan dapat menodai tujuan mulia program tersebut.

Sebelumnya, program ini sempat viral karena keterlambatan pengiriman makanan ke salah satu sekolah dan temuan menu yang diduga basi. Kini, masalah baru kembali muncul di media sosial, yaitu terkait porsi makanan yang sangat minim.

Kasus terbaru ini ditemukan di salah satu sekolah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Cijeruk, Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.

Menanggapi hal tersebut, Irfan Ramdani, seorang aktivis dan tokoh muda pemerhati kebijakan, angkat bicara. Menurutnya, jika masalah-masalah seperti ini terus ditemukan, program MBG bisa tercoreng oleh oknum-oknum SPPG yang tidak bertanggung jawab.

“Saya menilai, program MBG yang selalu saja banyak temuan yang bisa merugikan penerima manfaat, dalam hal ini anak-anak sekolah atau pihak pemerintah, jujur ini program bisa ternodai oleh oknum SPPG bila tidak sesuai dengan harapan,” ujar Irfan kepada MNP, Selasa (9/9/2025).

Irfan menambahkan bahwa pemerintah sudah berupaya optimal dalam membiayai program ini, dengan alokasi dana sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.

Dana tersebut belum termasuk gaji untuk para pekerja seperti SPPI, ahli gizi, ahli akuntansi, serta biaya sewa dapur sebesar Rp2.000 per porsi. Dengan besaran anggaran yang ada, seharusnya menu yang disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Jika ada indikasi SPPG masih bermain anggaran dalam biaya jumlah menu makan, ini akan mengurangi kualitas dan kuantitas sajian, memancing reaksi dari penerima manfaat, dan menjadi noda bagi program MBG,” tambahnya.

Irfan berharap, seluruh pihak yang terlibat, seperti SPPI, ahli gizi, dan ahli akuntansi, dapat bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pemilik dapur. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dan kuantitas menu sajian tetap terjaga dengan baik.

Melihat beberapa kejadian yang telah terjadi di Kota Tasikmalaya, Irfan Ramdani juga berharap agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi pelaksanaan program unggulan presiden terpilih ini.