Terkait Terminal Indihiang, Muamar Khadapi Soroti Wali Kota dan OPD Tidak Responsif

Tasikmalaya, MNP – Sudah dua kali SAPMA Pemuda Pancasila mengajukan audiensi kepada Wali Kota Tasikmalaya.

Dua kali pula beliau tidak hadir, tanpa alasan jelas. Tidak ada tanggapan, tidak ada komitmen, seolah masalah ini bukan tanggung jawabnya.

Padahal, yang diperjuangkan adalah hak publik yaitu Terminal Indihiang, yang kini terbengkalai dan kehilangan fungsinya sebagai simpul transportasi antarkota.

Hal itu diungkapkan Muamar Khadapi
Ketua Cabang SAPMA Pemuda Pancasila, Senin (21/04/2025).

Muamar Khadapi menyebut, hari ini menandai hari ke-58 Wali Kota menjabat secara resmi. Artinya, sudah semakin mendekati tonggak penting 100 hari kerja.

“Pertanyaannya, apa yang ingin ditunjukkan kepada publik dalam momentum ini? Jangan sampai momen yang seharusnya menunjukkan arah dan komitmen kerja, justru berubah menjadi daftar panjang masalah tak terselesaikan,” katanya.

Terminal Indihiang adalah salah satu simbol gagalnya fungsi pemerintahan. Bangunan megah hasil uang rakyat ini tak lagi berguna, ditinggalkan begitu saja.

Sementara itu, pool-pool swasta di tengah kota justru menjamur, beroperasi secara terang-terangan melanggar regulasi, dan mengambil alih fungsi terminal.

Ironisnya, salah satu pool yang paling aktif justru berada di bawah naungannya. Jadi, ketika pelanggaran justru dilakukan oleh pemegang kuasa, pada siapa lagi rakyat bisa berharap?

“Kami juga menyoroti peran OPD terkait seperti Dishub, Satpol PP, DLH, Bappelitbangda, yang seharusnya menjadi ujung tombak penataan kota, tapi lanjut dia, yang terjadi justru pembiaran.

“Jangan sampai OPD hanya jadi pengisi kursi kosong, hadir dalam struktur tapi absen dalam kerja nyata. Fungsi mereka bukan hanya administratif, tapi eksekutif—untuk mengeksekusi perubahan,” cetus Muamar Khadapi.

SAPMA Pemuda Pancasila juga mempertanyakan kinerja Kepala UPTD Terminal Indihiang. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Bagaimana bisa terminal sebesar itu dibiarkan kosong tanpa fungsi?

“Jika memang sudah tidak mampu menjalankan amanah, mundur bukanlah aib. Justru bertahan tanpa hasil adalah bentuk kegagalan yang seharusnya tidak dibiarkan,” tegasnya.

Menurut Muamar Khadapi, kondisi ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi juga pelanggaran moral. Ketika hukum tak lagi ditegakkan dan keadilan ditinggalkan, maka pemerintah telah gagal menjadi pelayan rakyat.

Lantaran itu, SAPMA Pemuda Pancasila menegaskan sekali lagi, pihaknya tidak akan berhenti akan terus mengawal, mendesak, dan memastikan bahwa fasilitas publik tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir orang.

“Jika pemimpin tak bisa berpihak pada rakyat, maka rakyat sendiri yang akan bersuara lebih keras,” ucap Muamar Khadapi.

“Tasikmalaya tidak butuh 100 hari basa-basi. Kami butuh 100 hari keberanian, kerja nyata, dan keberpihakan yang jelas, untuk rakyat, bukan pengusaha,” tutupnya.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan