Kota Tasikmalaya Rawan Politik Uang, Muamar Khadapi Minta Bawaslu Kawal Pilwalkot 2024

Selasa, 24 September 2024 - 06:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Menjelang pilkada, money politik menjadi salah satu bahasan yang tidak henti menjadi perbincangan, baik di kalangan masyarakat, pemuda, bahkan mahasiswa.

Hal ini diakibatkan money politik merupakan problematika lima tahunan yang senantiasa menggejala di kalangan masyarakat.

Menyikapi itu, Muamar Khadapi Ketua Cabang Sapma Kota Tasikmalaya mengajak masyarakat untuk menolak money politik dalam pilkada 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena hal ini akan menjadi kebiasaan buruk yang akan terus turun temurun bahkan menjadi habit dalam momentum 5 tahunan,” ucapnya, Selasa (24/09/2024).

Dirinya juga meminta kepada Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus menjadi garda terdepan dalam mengawal pilkada serentak 2024.

“Bukan hanya mensukseskan pemilu saja, tetapi secara konsisten memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait bahaya money politik,” cetusnya.

Dalam perspektifnya sebagai mahasiswa, politik uang ini disebabkan oleh ketakutan peserta pemilu jika mengalami kekurangan suara/ kekalahan.

“Saya ibaratkan seperti ini, Peserta pemilu dalam melakukan kampanye pasti mengeluarkan banyak dana dan juga waktu. seperti kegiatan berinvestasi,” tutur Muamar Khadapi.

Dia menyebut, dalam menyongsong kemajuan kota Tasikmalaya, harus diawali dengan cara yang bersih dalam berpolitik dengan menolak money politik.

“Artinya, kita memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk memilih dengan hati nurani, Memilih karena gagasan dan program kerja yang baik. Bukan dengan seberapa besar nominal yang diberikan,” ujarnya.

Hal ini akan menjadi pencapaian yang baik untuk menjadikan masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Tidak akan ada lagi keterpaksaan karena alasan telah menerima uang.

“Ya, tapi akan ada kepuasan sebagai masyarakat yang berpartisipasi sebagai masyarakat yang memiliki hak dan kemerdekaan yang utuh,” pungkas Muamar Khadapi.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Sita 1.075 Ml Cairan Haram, Polres Pemalang Ringkus Dua Produsen Ganja Sinte
Camat Karusen Janang Geram! PT Anglo Eastern Plantations Plc Diduga Bebaskan Lahan Diam-diam 
Modal Gotong Royong Tanpa Anggaran: Bungursari Tancap Gas Siapkan HUT RI dan Tasik Gemas
Diduga Tak Transparan, Warga Pertanyakan Pengelolaan Dana BUMDESMA Sejahtera Bersama Rp240 Juta
Buntut Terbit Sertifikat Lahan Sempadan di Cibunigeulis, DPMPTSP: Kios Belum Berizin, Dorong Cek Lapangan
Diduga Langgar Regulasi Perizinan Air Tanah dan RTH, Dua RSUD di Kota Tasikmalaya Diberi Tenggat 14 Hari
Tirta Kahuripan Siap Dukung Pemkab Bogor Tangani Dampak Kekeringan
Bupati Bogor Diduga Masuk Pusaran Konflik Kebenaran Lawan Kebatilan Manipulator Pasar Citeureup 2?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:21 WIB

Sita 1.075 Ml Cairan Haram, Polres Pemalang Ringkus Dua Produsen Ganja Sinte

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:09 WIB

Camat Karusen Janang Geram! PT Anglo Eastern Plantations Plc Diduga Bebaskan Lahan Diam-diam 

Selasa, 28 Juli 2026 - 18:48 WIB

Modal Gotong Royong Tanpa Anggaran: Bungursari Tancap Gas Siapkan HUT RI dan Tasik Gemas

Selasa, 28 Juli 2026 - 18:02 WIB

Diduga Tak Transparan, Warga Pertanyakan Pengelolaan Dana BUMDESMA Sejahtera Bersama Rp240 Juta

Selasa, 28 Juli 2026 - 16:19 WIB

Buntut Terbit Sertifikat Lahan Sempadan di Cibunigeulis, DPMPTSP: Kios Belum Berizin, Dorong Cek Lapangan

Berita Terbaru