Tasikmalaya, MNP – Menjelang 100 hari kerja Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan sampai saat ini masih belum benar benar di rasakan oleh masyarakat.
Gebrakan atau manuver kerja nyata dalam pergerakan Walikota Tasikmalaya periode 2025 – 2030 ini masih dipertanyakan.
Terkait hal tersebut awak media mencoba meminta tanggapan kepada Wahid yang merupakan salah satu politisi Partai PKB yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Wahid, entah darimana muncul di pimpinan daerah, baik kota, kabupaten, provinsi bahkan sampai presiden sering ada opini yang disampaikan bagaimana program 100 hari kerja.
Meski diakuinya, mungkin itu ada yang namanya di awal berkaitan bagaimana janji pemimpin jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Jadi memang agak berat juga kalau misalkan pimpinan daerah harus sudah kelihatan terkait dengan hasilnya selama 100 hari kerja,” ujar Wahid.
Bagaimanapun lanjut dia, memang perlu, khususnya masalah sinergitas, kemudian hal apa yang harus di lakukan di 100 hari kerja ini.
Secara pribadi, Wahid tidak jadi persoalan, kalau memang belum kelihatan gebrakan di 100 hari kerja ini.
“Tapi yang paling penting itu bagaimana di 100 hari kerja ini kalau belum ada kegiatan yang sifatnya bisa kelihatan bisa di rasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
“Ya, minimal 100 hari kerja ini dia memiliki segudang permasalahan yang muncul di masyarakat, kemudian nanti dia pikirkan, di diskusikan dengan timnya, termasuk dengan para OPD bagaimana permasalahan ini bisa selesai,” jelas Wahid.
Dirinya juga tidak memungkinkan jika misalkan satu masalah harus diselesaikan dalam waktu singkat, apalagi yang berhubungan dengan anggaran dan kebijakan, karena ada regulasi yang mengatur.
Terkecuali terang Wahid, ada gebrakan gebrakan tidak memerlukan anggaran, kemudian bisa di eksekusi, contohnya masalah banjir, bikinlah kegiatan yang memang tidak serta-merta memerlukan anggaran.
“Seperti dengan gotong royong perintahkan elemen masyarakat beserta para ASN bareng bareng membersihkan drainase atau saluran airnya,” jelas Wahid.
Beda lagi jika adanya pengecilan atau kerusakan sungai dan harus di perbaiki dengan anggaran yang besar. “Itu harus diusulkan dulu dan tidak dapat dalam 100 hari seperti nanti dalam perubahan,” pungkasnya.
Masyarakat Kota Tasikmalaya masih menunggu sosok Wali Kota yang memiliki karakteristik mampu melakukan gebrakan menentukan manuver kebijakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, bukan hanya sebatas seremonial.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan