TASIKMALAYA, MNP – Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya bersama dinas terkait, BPN, dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Gibas menggelar audiensi terkait kejelasan status dan keberadaan akses Jalan Pamijahan.
Audiensi ke-4 yang membahas dugaan penyerobotan jalan publik oleh pihak pengelola wahana wisata The Nice Playland ini berlangsung di Aula Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Kamis (06/08/2026).
Langkah audiensi ini dipicu oleh kondisi eksisting jalan lingkungan/desa tersebut yang saat ini tertutup oleh bangunan atau area wisata, sehingga memicu reaksi dari masyarakat sekitar dan pemuda setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Elan Jaelani, S.H., menegaskan bahwa pihak legislatif hadir untuk mencari titik terang dan solusi tuntas agar masalah penyerobotan aset publik ini tidak berlarut-larut.
“Tentu kami dari DPRD mencari solusi bagaimana supaya ini tuntas dan beres. Bersama pemerintah hadir dari OPD terkait, kami bekerja sama agar permasalahan ini cepat selesai. Kedepan, pemilik tanah ini juga harus dihadirkan sehingga clear, terutama saat pematokan dan rekonstruksi pengukuran oleh BPN untuk kepastian batas-batasnya,” ujar Elan.
Staf BPN Kota Tasikmalaya, Fujiono Aji, S.H., menyampaikan bahwa pihak pertanahan bersikap netral dan bersedia melakukan rekonstruksi sertifikat selama semua pihak yang berbatasan hadir di lokasi.
“Kami bersifat netral dan tidak memihak. Untuk hasil pengukuran saat ini belum ada sama sekali, kita masih menunggu hadirnya pemilik tanah yang berbatasan langsung agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Fujiono.
Senada dengan BPN, Camat Bungursari Sodik Sunandi menyampaikan bahwa pihak kecamatan memfasilitasi permohonan audiensi ini agar persoalan jalan dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Sodik meminta agar pada agenda selanjutnya seluruh pemilik tanah terkait dapat dihadirkan, sekaligus pihaknya akan melaporkan perkembangan ini kepada pimpinan daerah.
Dari sisi penataan barang milik daerah, Asep Rio dari Bidang Aset BPKAD Kota Tasikmalaya membenarkan bahwa berdasarkan dokumen pendukung dan kesaksian warga, akses tersebut secara historis dan administrasi tercatat sebagai jalan umum.
Kata Asep Rio, berdasarkan dokumen dari pemohon audiensi serta kesaksian masyarakat, lokasi ini memang jalan dan tercatat sebagai Jalan Pamijahan. Karena kondisi eksistingnya sekarang tertutup.
“Kita ingin merekonstruksi bentuk serta luasnya. Langkah selanjutnya, Camat akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait agenda permohonan pendaftaran atau rekonstruksi sertifikat ke BPN,” jelas Asep.
Ketua Gibas Sektor Bungursari, Yoyo Taryo, menyayangkan sikap pengelola wisata The Nice Playland yang terkesan mengabaikan undangan audiensi.
Pihaknya menegaskan bahwa bukti historis, peta blok dari dua kelurahan (Sukarindik dan Sukamulya), hingga catatan PU/Aset membuktikan keberadaan Jalan Pamijahan tersebut.
“Sudah empat kali audiensi, tapi pihak wahana wisata tidak pernah hadir. Ini seperti ada unsur kesengajaan. Padahal tuntutan kami sederhana: hadir, transparan, dan tunjukkan batas wilayahnya secara fair,” ungkap Yoyo.
Dia juga mengimbau BPN agar bertindak responsif berpatokan pada peta bidang yang ada serta peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang dan pengamanan aset negara.
Yoto menegaskan, warga yang lahir dan besar di sini ingin fungsi jalan dikembalikan seperti semula. Jangan sampai lalai menginventarisir barang milik negara.
“Jika pihak pengelola terus menghindar dan terbukti ada pelanggaran hukum, kami tentu akan menempuh jalur sesuai perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Penulis : Mon
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan