Bupati Tasikmalaya U-Turn Soal Pokir, PSU Soroti Kebijakan Cut Off dan Polemik Kurban

Tasikmalaya, MNP — Polemik kebijakan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan.

Bupati Tasikmalaya yang sebelumnya sempat memblokir alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD akhirnya membuka kembali kran tersebut setelah menuai resistensi keras dari anggota dewan dan perhatian publik.

Namun, kebijakan cut off anggaran tetap dijalankan di tengah situasi fiskal daerah yang dinilai belum sepenuhnya stabil. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan, apakah cut off murni strategi efisiensi, atau ada unsur negosiasi politik di baliknya.

Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat (PSU), Septyan Hadinata, yang juga A’wan MWC NU Cisayong, menilai sikap Bupati menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan.

“Awalnya ingin tampil tegas dengan memarkir pokir, tapi kemudian mundur karena tekanan. Publik jadi melihat Bupati tidak konsisten. Lebih buruk lagi, kebijakan cut off masih dijalankan, sehingga kepentingan rakyat ikut terkunci,” ujar Septyan kepada wartawan, Jumat (14/08/2025).

Menurutnya, kasus pencairan dana pembayaran pengadaan hewan kurban yang kemudian dilaporkan sendiri oleh Bupati sebagai dugaan pungli, semakin memperkuat kesan bahwa politik anggaran di Tasikmalaya tidak steril dari kepentingan transaksional.

“Kebijakan cut off jadi semakin dipersepsikan bukan sekadar efisiensi, melainkan alat tawar-menawar politik. Polemik kurban yang dilaporkan sebagai pungli menambah citra buruk birokrasi kita,” tambah Septyan.

PSU menilai ada beberapa dampak serius dari tarik-menarik politik anggaran ini seperti tersanderanya APBD Perubahan, sehingga program-program riil untuk masyarakat tertunda.

Selain itu, erosi kepercayaan publik, karena rakyat menilai elite lebih sibuk bagi-bagi anggaran daripada fokus pada kebutuhan dasar dan citra buruk politik lokal, yang bisa berimbas pada meningkatnya apatisme masyarakat terhadap pemerintah maupun DPRD.

Sebagai masukan, PSU mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menjelaskan dasar kebijakan cut off, memastikan pokir DPRD benar-benar berbasis aspirasi masyarakat, dan memperkuat integritas birokrasi agar kasus pungli tidak lagi terjadi.

“Kami mendesak agar kepentingan rakyat jangan terus jadi korban tarik-ulur politik. Anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus dipastikan aman dari cut off maupun kompromi elite,” pungkas Septyan.

Penulis : Red