JAKARTA, MNP – Kawasan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, dikepung ribuan massa berbagai elemen masyarakat, sedikitnya sekitar empat kelompok besar massa menggelar unras, dengan beragam tuntutan hingga usulan.
Mulai dari desakan untuk melakukan pengesahan RUU jadi Undang-undang Perampasan Asset, bagi para Koruptor negeri ini, hingga dukungan untuk program unggulan dari pemerintah.
Rangkaian unras tersebut tak pelak membuat kawasan DPR dan sekitarnya, menjadi pusat dari penyampaian beragam aspirasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski massa aksi sama-sama turun ke jalanan, namun setiap kelompok massa demonstran membawa agenda tuntutan hingga usulannya yang berbeda, pada Kamis (27/8/2026).
Kelompok demonstran pertama, adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), mereka menjadi salah satu kelompok aksi yang menggelar aksinya di depan gedung DPR-RI.
AMPB membawakan dua tuntutan utama mereka. Pertama, mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Asset menjadi Undang-undang. Kedua, meminta segera diberlakukannya sanksi hukuman mati bagi para Koruptor.
Selain dari dua tuntutan tersebut, AMPB juga meminta DPR untuk memberikan pernyataan sikapnya secara tertulis, sebagai komitmen untuk segera mengesahkan itu (RUU Perampasan Asset bagi para koruptor : red).
Kelompok berikutnya ada Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB). Massa AMDB membawa tiga tuntutan aksi, yakni mendesak DPR-RI segera mengesahkan RUU jadi Undang-undang tentang Perampasan Asset bagi para Koruptor juga.
AMDB juga meminta diterapkannya hukuman mati bagi para koruptor, yang terakhir mendesak pemerintah menurunkan harga berbagai barang kebutuhan pokok rakyat.
AMDB sebelumnya telah dijadwalkan menggelar aksinya terlebih dahulu di depan Kantor DPRD Kota Depok. Setelah itu massa mereka turut bergerak ke Jakarta, guna bergabung dengan aksi massa dari AMPB, di depan Gedung DPR-RI.
Dalam data aksi massa AMDB itu, disebut sebut sudah menyiapkan pengerahan massa aksi, sedikitnya 2.000 personel untuk berdemonstrasi di kawasan gedung DPR RI.
Aksi di kawasan tersebut juga diikuti massa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Massa GERAM itu terdiri dari elemen Mahasiswa beserta Masyarakat Sipil.
Kelompok ini membawa sedikitnya 10 tuntutan aksi, mencakup berbagai persoalan Politik, Sosial, Ekonomi hingga beragam kebijakan pemerintah.
Salah satu tuntutannya adalah, meminta DPR-RI mengadili Prabowo dan Gibran, serta meminta pertanggungjawaban politiknya atas kebijakan pemerintah yang saat ini dipimpin oleh keduanya.
GERAM juga mendesak DPR-RI, untuk melakukan upaya penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG), di seluruh wilayah NKRI ini secara permanen.
Mereka juga menyoroti kebijakan perpajakan, yang mereka nilai sangat mencekik dan terasa kian membebani rakyat kecil, terutama rakyat yang tak berpenghasilan tetap dan yang berpenghasilan tapi kecil.
Kemudian meminta pemenuhan pendidikan dan kesehatan, itu benar benar digratiskan murni dan permanen, mereka pun mendesak agar DPR RI dapat mengupayakan penurunan harga, aneka kebutuhan pokok rakyat, disertai dengan kenaikan standarisasi Upah Buruh.
Adapun tuntutan lainnya, itu mencakup penetapan bencana gempa di NTT dan bencana di wilayah Sumatera, sebagai bencana nasional.
Kemudian pemenuhan hak untuk para Pekerja Rumah Tangga, hingga tuntutan penghentian pembangunan Batalyon disertai pelaksanaan Demilitarisasinya.
GERAM juga meminta DPR-RI untuk mendukung hingga mendorong, penghentian kriminalisasi terhadap kalangan aktivis di negeri ini, mengusulkan supaya hasil dari penyitaan asset para koruptor di negeri ini dialokasikan ke anggaran pendidikan, ke kesehatan dan pemulihan daerah bencana.
Berdasarkan data yang tercatat serta dihimpun, massa GERAM lebih dari 1.000 orang, dan aksinya dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR-RI, aksi mereka diperkirakan akan dimulai sekira pukul 14.00 WIB hari ini.
Di antara tiga kelompok yang mengusung beragam tuntutannya kepada pemerintah, atas kebijakan tertentunya tadi, terdapat kelompok massa dengan posisi berbeda, yakni Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Mereka datang ke Jakarta bukan untuk menyampaikan penolakan terhadap program pemerintah, tapi justru menyuarakan dukungan, terhadap sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Ya, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), itu program yang justeru diminta dihentikan oleh kelompok GERAM tadi.
RMP4 mengaku, menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan untuk warga Bangkalan-Jawa Timur, untuk mengikuti aksi tersebut.
Penulis : Asep Didi
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan