Papua Memanas

Sabtu, 1 Oktober 2022 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditulis

Sultan Patrakusuma VIII

Dalam berbagai tragedi saat ini kita semua disuguhi berbagai tragedi
dan permasalahan harus paham terkait sejarah papua

Berikut ini kajian saya :

1. Dulu pulau itu dinamakan Papua Nuigini.

2. Setelah operasi Trikora lawan Belanda nama jadi Irian Barat.

3. Degan bantuan AS tekan Belanda.

4. Karena waktu perlengkapan senjata dan alutsista dari Russia untuk gempur Belanda. (sudah geopolitik untuk AS jangan RI jadi Komunis)

Mungkin ada perjanjian terselubung masalah Irian Barat

5. Selanjutnya kejadian G30S, karena kepentingan AS merosot sampai ambil tindakan operasi intelejen terhadap Soekarno.

6. Setelah ganti pemerintahan dan ada Autonomi Daerah jadi Papua Barat, dulu ada 27 Provinsi sekarang ada berapa ?

7. Jadi ada sesuatu yang kami tidak tahu.

8. Sekarang kategori sudah Separatisme mau pisah dari NKRI.

9. Sampai mau pisah ada dukungan luar negeri.

10. KKB bisa dilumpuhkan kalau mau dengan Jungle Warfare atau Guerilla Warfare hanya TNI sanggup laksanakan atau tidak.

11. Gubenur Papau Lukas dipanggil KPK tidak hadir malah kediamanya dijaga masyarakat, ini sudah menantang kedaulatan dan hukum sama saja mau perang, kalau ambil tindakan keras tentu media akan kecam tindakanya dan dipastikan nanti akan menjadi polimik.
Menurut saya ada beberapa opsi

Diantaranya :

Mengadakan referendum dan itu memungkinkan bernasib seperti Timor Timur, atau pemerintah pusat berani ambil langkah terbuka dan bertindak tegas dengan memberlakukan aturan undang undang militer DOMK (daerah oprasi militer khusus) sepenuhnya dibawah tanggung jawab panglima TNI.

Karena kalau terus dilakukan seperti ini tidak akan menemui titik selesai yang pada akhirnya TNI POLRI yang bertugas dilapangan akan menghadapi dilema. Kalau melihat dari setatus hukum saat ini sangat jelas pemerintah meligitimasi KKB, artinya ini urusan keamanan dan ketika bicara keamanan artinya ini tanggung jawab POLRI.

Maka suatu kewajaran kalau saat ini personil TNI Polri dilapangan menghadapi dilema, karena situasi dilapangan tidak sesuai legitimasi pemerintah Indonesia. Paktanya, mereka KKB memiliki senjata canggih. Inilah yang perlu dipikirkan pemerintah dalam menentukan ketegasan di Papua.

Pilih REPERENDUM, artinya mendukung pembebasan dan kemerdekaan Papua, atau memberlakukan UUD DOMK undang undang Daerah Oprasi militer khusus dengan berbagai resiko dan isu yang akan terjadi misalkan isu HAM dan lain lain.

Tetapi sebagai pemimpin negara harus ambil satu tindakan tegas. Contoh dengan berbagai upaya pendekatan sampai diberikan Otonomi khusus dan berbagai pembangunan tidak memberhentikan gerakan disana malah diduga semakin mempercanggih senjata yang dimiliki KKB / TPNPB.

Maka solusi ambil keputusan satu diantara dua maka semua akan selesai. Karena pendapat saya ini bermula dari masalah pemekaran, dahulu provinsi cuma 27 setelah adanya pemekaran maka permasalahan semakin banyak.

Artinya tidak perlu saling lempar kesalahan, karena sudah terjadi tinggal ambil ketegasan untuk bertindak Serahkan Sepenuhnya kepada TNI dengan dibekali aturan yang kuat yaitu UUD DOM atau aturan yang bisa mengikat dan menenangkan prajurit dalam melakukan tindakan tidak dibayangi ketakutan ganda.

1. Takut terbunuh itu jelas karena dimedan konflik perang.

2. Takut disalahkan atasan atas tindakan dilapangan. Akhirnya menjadi dilema yang menghantui prajurit.

Ada juga pendapat saya begini: Kalau referendum mau kembali seperti timor timur diera presiden Habibie, jelas kalau masalah papua konteksnya beda dengan Timor Timur. Penduduk Papua ada berapasih? Dan secara umum banyak diantara mereka tidak paham politik, itu hanya segelintir orang saja/Papua Elite yang paham untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya.

Dilihat dari horizontal and Vertical Conflick; Status, legitimacy dan intentitas situasi? Apa sangat mengganggu ketertiban, keamanan Nasional, barometernya ada low, medium dan high, harus lihat data intelijen mobilitas KKB dapat Uangnya darimana?

Niat dan tujuan sebenarnya apa ? Kalau mau Referendum, artinya pemerintah tidak bisa atasi/lemah didalam pandangan mata insiden ini bisa meluas. Sekarang bagaimana ambil langkah PERSUASIVE atau REPRESSIVE. Itu saja yang perlu dipikir dan segera diputus untuk dasar tindakan dilapangan.

Demikian, Semoga tulisan ini menjadi kajian bagi semua petinggi Militer dan presiden indonesia beserta jajaran terkait masalah Papua.

1 Oktober 2022
Selacointernational federation
ROHIDIN.SH.PK VIII
Trust Guarante Phoenix
Ina18 Lady of Rosse

Loading

Berita Terkait

Wujud Sedekah Jariyah, Keluarga Almarhum Azis Riyono Wakafkan Al-Qur’an di Tiga Masjid
Selamatkan Sungai Kuantan, Polsek Cerenti Tertibkan 48 Rakit Tambang Emas Ilegal
Bupati Jeneponto Hadiri Upgrading dan Silaturahim Muballigh Yayasan Dewan Dakwah Turatea Indonesia
Kades Wuran Geram, PT Mulia Pilar Nusantara Diduga Bebaskan Lahan Tanpa Sosialisasi 
Tagih Janji Dedi Mulyadi, Akses Jalan SMAN 11 Tasikmalaya Masih “Slogan”, Apakah Menguap di Dinas Terkait?
Kader TPK Bungursari dan Sub Pos KB Harapkan Pencairan Insentif Lancar untuk BPJS
Pertamina dan Hiswana Migas Mangkir, Aliansi Lingkungan Desak DPRD Tasikmalaya Jadwal Ulang Audiensi SPBU
Keroyok Penjaga Pintu Perlintasan KA di Garut, 4 Pelaku Ditangkap Polisi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:06 WIB

Wujud Sedekah Jariyah, Keluarga Almarhum Azis Riyono Wakafkan Al-Qur’an di Tiga Masjid

Rabu, 15 Juli 2026 - 19:31 WIB

Selamatkan Sungai Kuantan, Polsek Cerenti Tertibkan 48 Rakit Tambang Emas Ilegal

Rabu, 15 Juli 2026 - 16:30 WIB

Bupati Jeneponto Hadiri Upgrading dan Silaturahim Muballigh Yayasan Dewan Dakwah Turatea Indonesia

Rabu, 15 Juli 2026 - 16:04 WIB

Kades Wuran Geram, PT Mulia Pilar Nusantara Diduga Bebaskan Lahan Tanpa Sosialisasi 

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:11 WIB

Tagih Janji Dedi Mulyadi, Akses Jalan SMAN 11 Tasikmalaya Masih “Slogan”, Apakah Menguap di Dinas Terkait?

Berita Terbaru