TASIKMALAYA, MNP – Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Namun, cita-cita menghadirkan pendidikan yang berkualitas tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah yang megah.
Sarana dan prasarana pendukung, termasuk akses jalan yang layak, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermutu.
Kondisi tersebut kini menjadi sorotan di SMAN 11 Kota Tasikmalaya. Sekolah yang digadang-gadang memiliki potensi menjadi salah satu sekolah percontohan se-Nasional itu justru masih dihadapkan pada persoalan mendasar, yakni belum tersedianya akses jalan yang memadai menuju lingkungan sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa waktu lalu pada 5 Mei 2026, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau langsung proses pembangunan sekolah tersebut.
Dalam kunjungannya, ia menyampaikan komitmen untuk merealisasikan pembangunan akses jalan sebagai bagian dari penunjang sarana pendidikan. Pernyataan tersebut sempat membangkitkan optimisme masyarakat bahwa persoalan tersebut akan segera terselesaikan.
Namun hingga pertengahan Juli 2026, realisasi yang dinantikan belum juga terlihat. Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti arahan gubernur.
Tokoh masyarakat Bungursari, Agus Afgan, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, saat ini musim kemarau memang hanya menimbulkan debu yang mengganggu aktivitas para siswa.
Akan tetapi lanjut Agus Afgan, ketika musim hujan tiba, jalan tersebut dipastikan berubah menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan akses keluar masuk sekolah.
“Saya yakin Pak KDM selalu serius dalam setiap ucapan dan kebijakannya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah arahan beliau tidak didengar oleh dinas terkait, atau memang sengaja diabaikan?” ujar Agus saat ditemui wartawan, Rabu (15/7/2026).
Senada dengan Agus, pemerhati pendidikan Tatang Sutarman juga mempertanyakan lambannya tindak lanjut terhadap janji tersebut.
Melalui pesan singkat WhatsApp, ia menyampaikan bahwa selama ini berbagai program yang disampaikan Gubernur Jawa Barat umumnya dapat direalisasikan dengan cepat.
“Saya merasa heran. Hampir semua janji Pak KDM selama ini terbukti direalisasikan. Tetapi mengapa khusus akses jalan menuju SMAN 11 Kota Tasikmalaya belum juga dikerjakan? Jika memang dinas terkait mengabaikan arahan gubernur, tentu ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan,” ungkap Tatang.
Keterlambatan pembangunan akses jalan bukan hanya soal infrastruktur semata. Hal tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.
Pemerintah tidak boleh berhenti pada seremoni peninjauan lapangan atau penyampaian janji di hadapan publik. Masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekadar narasi.
Ironisnya, pemerintah sering menggaungkan peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program besar, tetapi masih lalai memenuhi kebutuhan paling dasar yang langsung dirasakan peserta didik. Sulit membicarakan sekolah berstandar tinggi apabila akses menuju sekolah saja masih menjadi persoalan.
Pemerintah daerah maupun instansi terkait semestinya menjadikan persoalan ini sebagai prioritas. Bila benar arahan Gubernur telah disampaikan, maka sudah menjadi kewajiban perangkat pelaksana untuk segera menindaklanjutinya, bukan membiarkan masyarakat terus bertanya tanpa kepastian.
Harapan masyarakat sederhana, yakni melihat komitmen pemerintah diwujudkan melalui tindakan nyata. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun oleh pidato atau janji, melainkan oleh keberanian pemerintah menepati apa yang telah diucapkan.
Pendidikan yang bermutu harus dimulai dari keberpihakan terhadap kebutuhan dasar sekolah, bukan sekadar slogan yang indah didengar tetapi kosong dalam pelaksanaannya.
Penulis : Arrie Heryadi
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan