Tasikmalaya, MNP – Sejak berdiri Bank BPS Al-Madinah tahun 2009, dari hasil penyampaian progres yang secara rutin kepada Komisi II termasuk yang secara berkala melakukan rapat kerja bersama OJK dan BPRS Al-Madinah.
Andi Warsandi Ketua Komisi II mengatakan, BPRS Al-Madinah merupakan satu satunya Bank milik Pemkot Tasikmalaya dalam kondisi sehat memberikan kontribusi yang Deviden setiap tahunnya dengan lancar.
Untuk lebih meningkatkan kinerja, maka BPRS Al-Madinah akan melakukan ekspansi dengan akan membangun gedung Representatif sebagai pendukung dalam pelayanan dan trans yang kuat dari masyarakat,” ucap Andi Warsandi pasca Rapat Kerja bersama BPRS Al-Madinah, Rabu (31/05).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisi II kata dia, sangat mendukung rencana itu dan keinginan kuat dari Direksi untuk pengembangan BPRS Al-Madinah.
“Kami setuju dengan Al-Madinah mempunyai gedung sendiri, dengan berbagai skema yang tadi didiskusikan, lalu mengerucut untuk membangun sendiri,” terang Andi.
Karena diketahui kondisi keuangan saat ini Pemkot Tasikmalaya belum memungkinkan untuk membangun sebuah gedung.
“Jadi dimungkinkan sekarang melalui Perubahan Perda sehingga Aset, bangunan dan tanah itu milik Al-Madinah, sehingga mempunyai kewenangan melakukan percepatan pembangunan dengan skema pembiayaan bekerjasama dengan pihak lain,” terang Andi.
Komis II sangat mengapresiasi atas rencana rencana langkah tersebut, tetapi harus diselaraskan dengan regulasi peraturan per undang-undangan.
“Sebelum melakukan perubahan, daerah itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, tentu harus dilakukan kajian analisa investasi oleh penasehat investasi.
“Proses ini yang harus dilakukan, walaupun Al-Madinah begitu semangat mempunyai perencanaan itu tapi tahapan tahapan secara normatif sesuai perundang undangan harus ditempuh,” jelas Andi.
Selanjutnya, juga tentu ini harus ada kebijakan dari PJ Wali Kota Tasikmalaya, karena kita harus melihat kondisi bangunan Al-Madinah itu sangat tidak layak untuk sebuah pelayanan kepada masyarakat dalam sebuah perbankan,
“Oleh karena itu, kami berharap frekuensi Komisi II dengan PJ Wali Kota bisa sama, jadi hasil dari diskusi kali ini komisi II meminta kepada Pak Asda menyampaikan kepada pak PJ untuk memberikan persetujuannya melakukan tindak lanjut menuju rencana pembangunan,” papar Andi.
Di tempat sama Isep Rislia SP anggota Komisi II menambahkan, disamping untuk memberikan Trans kepada masyarakat juga suatu kebutuhan karena jika hujan itu kebanjiran berarti mengganggu aktivitas yang di sana.
Dijelaskan Isep, Al-Madinah menyampaikan bahwa rencana pembangunan itu empat lantai setengah, dan mereka ingin cepat karena biaya mereka sudah siap.
Namun, meskipun bekerja sama dengan pihak lain dan tidak membebani anggaran Kota, tinggal dukungan yuridis dan legalitasnya.
“Adapun untuk anggaran tersebut kurang lebih Rp 2,8 miliar untuk bangunan dan kalau untuk isinya sekitar Rp 4 Miliar lebih. Itu (dana, red) sudah siap makanya mereka menunggu percepatan,” pungkasnya. (Lex)
![]()









Tinggalkan Balasan