Ketua Gapura Ingatkan Dedi Mulyadi: Jangan Hanya Fokus Urus Wilayah Utara, Tasikmalaya Juga Butuh

Tasikmalaya, MNP — Ketua Umum Garuda Pusaka Nusantara (Gapura) Tatang Sutarman, mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak hanya fokus pada pembangunan wilayah utara seperti Bekasi, Karawang, Bogor, dan Sukabumi.

Menurutnya, daerah selatan Jawa Barat, khususnya Kota Tasikmalaya, juga menghadapi berbagai persoalan serius yang membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah provinsi.

Tatang menilai, pembangunan di Jawa Barat masih belum merata. Ia menegaskan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki banyak masalah yang seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan pemerataan pembangunan.

Salah satunya adalah permasalahan banjir yang terus berulang setiap musim hujan. Banjir tersebut disebabkan oleh banyaknya bangunan liar di atas saluran sungai, yang menghambat aliran air dan memperparah genangan di kawasan perkotaan.

“Banjir bukan hanya persoalan drainase, tapi juga lemahnya pengawasan dan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas jalur air. Ini memerlukan peran aktif pemerintah provinsi agar ada langkah tegas, bukan hanya tanggung jawab kota,” ujar Tatang dalam keterangannya.

Selain soal banjir, Tatang juga menyoroti proyek revitalisasi kawasan wisata Situ Gede yang hingga kini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, bangunan hasil proyek tersebut sudah lebih dari satu tahun tidak digunakan, padahal pembangunannya menelan anggaran besar sekitar Rp8 miliar.

“Bangunan revitalisasi itu jangan sampai jadi ‘sapi perah’ pemerintah kota, dibangun dengan dana besar tapi tak jelas pemanfaatannya. Kalau dibiarkan terbengkalai, itu sama saja dengan pemborosan anggaran,” tegasnya.

Ia menilai, pemerintah provinsi perlu turun tangan untuk meninjau langsung kondisi bangunan dan memastikan adanya pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan awal revitalisasi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata.

Lebih lanjut, Tatang berharap Gubernur Dedi Mulyadi tidak hanya berkunjung ke wilayah-wilayah industri di utara Jawa Barat, tetapi juga menyempatkan diri meninjau langsung persoalan di wilayah Priangan Timur, termasuk Tasikmalaya.

Ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif dan merata, agar tidak ada lagi kesenjangan antara wilayah utara dan selatan provinsi.

“Sudah saatnya pemerintah provinsi hadir secara nyata di Tasikmalaya. Banyak potensi ekonomi dan wisata yang bisa dikembangkan, tapi tanpa dukungan dan perhatian serius dari gubernur, semua itu sulit berkembang,” tutup Tatang.

Kritik ini menjadi pengingat bagi pemerintah provinsi bahwa pembangunan Jawa Barat tidak hanya harus fokus pada wilayah dengan pertumbuhan industri tinggi, tetapi juga pada daerah yang masih berjuang menghadapi persoalan mendasar seperti banjir, infrastruktur, dan pengelolaan aset publik.

Dengan perhatian yang seimbang, diharapkan pembangunan di Jawa Barat benar-benar merata dan berkeadilan.

Penulis : SN

Editor : Redi Setiawan