TASIKMALAYA, MNP — Praktik pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di lingkungan sekolah dasar negeri kembali mendapat sorotan tajam.
Kepala Sekolah SD Negeri Panunggulan, Andry Yana, diduga memiliki sekaligus mengendalikan badan usaha berbentuk CV dan yayasan yang menjadi penyedia/rekanan belanja berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari Alat Tulis Kantor (ATK), mebeler, komputer, laptop, TV, CCTV dan lainnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala SD Negeri Panunggulan, Andry Yana, tidak menampik keterlibatannya dalam badan usaha tersebut. Ia mengakui statusnya sebagai penanam modal sekaligus direktur pada CV dan yayasan yang dikelolanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, aktivitas bisnis tersebut telah ia jalankan sejak masih berstatus sebagai guru dan operator BOS di SD Negeri Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, hingga kini menjabat sebagai kepala sekolah.
“Saya mengakui punya CV dan yayasan (sebagai penanam modal/direktur). Dari dulu semenjak jadi guru dan bertugas sebagai operator BOS di SDN Sirnagalih Indihiang sampai sekarang tidak ada masalah,” ujar Andry saat ditemui belum lama ini.
Secara terpisah, Opik Taufik, S.H. adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gremasi (Gerakan Masyarakat Bersatu) angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa dugaan kepala sekolah atau pengelola BOSP memiliki dan mengendalikan CV rekanan pengadaan barang/jasa di sekolah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip konflik kepentingan (conflict of interest).
“Pengelola sekolah atau pejabat dinas dilarang keras memanfaatkan jabatan dan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi, termasuk menunjuk badan usaha atau CV milik sendiri maupun keluarga sebagai penyedia barang dan jasa sekolah,” tegas Opik, Senin (02/11).
Ia menambahkan, keterlibatan aktif oknum pejabat sekolah dalam proyek pengadaan berpotensi kuat memicu praktik nepotisme, penggelembungan harga (mark-up), hingga pengadaan fiktif karena hilangnya mekanisme persaingan yang sehat dan objektif.
“Perlu dicatat, operator BOS maupun kepala sekolah dilarang memiliki atau menjadi pelaksana aktif badan usaha rekanan pengadaan BOSP, baik di dalam maupun di luar sekolahnya. Hal ini demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan,” lanjutnya.
Opik memaparkan, temuan benturan kepentingan dalam pemanfaatan dana BOSP dapat menjadi objek pemeriksaan intensif oleh Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jika terbukti melanggar regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta aturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), oknum terkait terancam sanksi administratif berat hingga proses hukum pidana korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Sekolah yang terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa harus segera ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan. Masyarakat, komite sekolah, maupun pihak internal yang menemukan bukti sah diimbau tidak ragu melaporkan dugaan ini ke Inspektorat atau APH,” pungkas Opik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya maupun Inspektorat Daerah diharapkan segera melangkah untuk melakukan verifikasi dan evaluasi lapangan terkait legalitas pengadaan barang BOSP di sekolah tersebut.
Penulis : Sep
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan