Tasikmalaya, MNP – Apa yang disampaikan Pakar Ekonomi bapak Anthoni Budiawan di TV One sangat jelas.
Beliau utarakan benar dan mendasar data sekarang tentang proses
anggaran APBN sudah tercantum jelas subsidi Rp 11 triliun ke Pertamina dan ini pasti sudah ada hitunganya.
Terkait anggaran Mulai Operational cost refining Cost per barrel, logistic, distribution, maintenance dan Overhead cost (%) dianggap subsidi jumlah Rp 11 Triliun dan mau revisi menurut Presiden Jokowidodo sampai Rp 502 Triliun dana dari mana? APBN 2022-2023 sudah keluar, mau masukin di Anggaran 2023/2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jadi cetak uang baru bikin digit inflasi lebih tinggi memang jelas Negara sudah inflasi, tetapi tidak mau ngaku.
Disini saya akan sedikit menambah penjelasan terkait kebijakan BBM .
Logika sederhana mana ada perusahaan Pertamina bisa rugi sementara.
Pertamina tidak ada saingan dan hitungan/Cost operasi pengolahan itu sudah sangat jelas, jari ini rakyat sudah pada pinter.
Jadi sebaiknya seorang pemimpin ketika menyampaikan sesuatu itu harus betul betul diperhitungkan, cek dengan seksama dan teliti. Jangan mudah percaya terhadap masukan dari stap.
1. Bisa saja mereka berniat untuk mempermalukan Presiden dihadapan rakyatnya, agar menjadi olok olokan.
2. Bisa juga dalam upaya membuat narasi pembenaran yang dibangun untuk simpati publik atau bisa juga upaya penggarongan APBN, seolah Rp 502 T digunakan subsidi BBM. Padahal sebenarnya disubsidikan bawah tanah untuk kepentingan politik di 2024.
Coba hitung, andai uang Rp 502 Triliun diumumkan pake subsidi BBM, padahal harga BBM semakin tinggi, bukankah itu sebenarnya subsidi silang, hanya memainkan angka hehehe, dugaan saya.
Menurut Pak Budiawan, yang masuk subsidi hanya Rp 11 Triliun, ditambah subsidi gas elfiji dll. Katakanlah kira kira Rp 100 Triliun saja. Tapi menurut Pak Budiawan beda, sangat rinci penjelasannya untuk BBM Rp 11 Triliun.
Sementara, diumumkan kerakyatan oleh Presiden Rp 502 Triliun, sisanya kemana? Bisa diasumsikan, artinya uang sisanya diduga dilarikan ke subsidi ambisi/garong berjamaah politik.
Boleh kita menduga asumsikan saja Rp 402 Triliun. Disinilah para wartawan harus teliti dan memiliki jiwa intelijen yang handal. Jangan mau dijadikan dobel standar agen konspirasi oleh para oknum yang yanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Kalian para wartawan, jangan bangga ketika kalian dipercaya oleh para Pejabat, mau pangkat apapun mereka. Kalian jangan mau dijadikan alat kekuasaan. Apalagi sampai melegitimasi kebohongan kesalahan dibuat menjadi abu abu, hingga jadi pembenaran dan akhirnya dibenar benarkan.
Ingat hidup didunia ini tidak lama dan harta yang didapat itu tentu akan dijadikan bahan mencukupi kebutuhan diri dan anak istri, suami ibu bapak, kalian.
Bagaimana bisa kita punya anak dan keluarga yang baik, kalau makanan yang membesarkannya dihasilkan dari uang hasil kejahatan. Semua kembali ke nurani dan jiwa kita.
Situasi Negara saat ini sangat memprihatinkan. Susah cari kawan yang sesungguhnya. Walaupun Ada dilingkungan manapun, bisa saja kawan itu sesungguhnya itu lawan yang membahayakan. Maka dari itu, lebih baik berbakti kepada Bangsa dan Negara tanpa berharap imbal jasa.
Kalian jangan mau jadi jongos penguasa diatas, kalian para Wartawan ada Undang Undang yang melindungi yaitu UU No 40.1999. Sangat jelas, fungsi Wartawan itu sangat mulia sebagai fungsi negara dibidang publikasi dan informasi.
Maka ada imunitas didalamnya yaitu barang siapa yang menghalangi tugas Wartawan dalam hal peliputan, sama dengan menghambat petugas Negara .Itu menurut Undang Undang.
Maka kalian semua harus berani demi menyelamatkan pribadi, keluarga bangsa dan Negara dari tangan tangan para oknum yang membuat kriminal, terutama kejahatan yang dilakukan penguasa.
Dari dulu kehancuran sebuah negara itu semua diawali dari pengkhianatan kebijakan orang dalam itu sendiri bukan dari luar. Sementara yang dari luar itu hanya dampak dari kebijakan yang salah atau kurang tepat yang dilakukan pelaku kebijakan dan penguasa.
Yang harus kalian soroti dan perhatikan dan dipublikasi paling utama adalah masalah pokok negara, mulai kebijakan politik, pertahanan, keamanan, hukum ekonomi, BBM, inprastuktur, impor exspor barang dan jasa, keuangan, dan regulasi, semua Lisenci dan Hak paten perijinan.
Masalah negara ini begitu banyak kasus kesalahan yang terjadi, tetapi dibuat sistem pembenaran untuk menghilangkan diganti dengan isu isu murahan. Disini saya meminta para wartawan bertindak sesuai kewajiban kalian sebagai fungsi negara dibidang publikasi.
Dan dampingi petugas negara untuk menindaklanjuti berbagai kasus yang mangkrak dan sangat terbuka. Bagaimana UUD IT, tercantum didalam pasal 242 terkait pembohongan dan memberikan keterangan palsu, jelas sanksinya ayat 1 ayat 2.
Hari ini banyak sekali oknum pejabat yang suka memberikan keterangan keterangan bohong terhadap rakyatnya, kalian wartawan, penegak hukum harus berani menjalankan dan melaksanakan kewajiban dengan baik.
Saat ini banyak kekacauan di masyarakat yang dilakukan para oknum LSM, Ormas, Tokoh Agama Budaya, bahkan diantaranya oknum anggota POLRI yang melanggar tribrata chatur prasetiya. Membunuh mengkriminalisasi menakuti rakyatnya. Mengkhianati sumpah janjinya, padahal mereka sebagai fungsi keamanan negara.
Juga Oknum TNI yang melanggar dan mengkhianati Saptamarga 8 Wajib TNI. Padahal mereka fungsi pertahanan negara, banyak oknum pengacara yang menindas, padahal fungsi negara dalam membela rakyatnya.
Wahai Kalian wartawan wartawati harus tampil kedepan untuk mempublikasikan setiap masalah apalagi kejahatan kejahatan yang dilakukan para oknum.
Semua itu ada Aturan Hukum dan Sangsi etik untuk para oknum Institusi Apapun itu .pelajari Pahami UUD no 40.tahun 1999. Sebagai Senjata Kalian untuk jalankan tugas mulia kalian.
Saya menulis ini dikarenakan saat ini saya dipercaya dijadikan penasehat dan pembina dibeberapa Media, tentu
tulisan ini bagian dari nasehat dan pembinaan terhadap para wartawan yang ada didalamnya khususnya umumnya yang berada di Seluruh Indonesia dan di seluruh dunia.
Terutama kepada ketua Dewan Pers International yang merangkap sebagai Direktur UNESCO dI PBB. Saya minta agar kemerdekaan pers itu betul betul di jungjung tinggi dan dibantu dari berbagai aspek sarana dan fasilitasnya.
Dan saya sebagai Trust Guarante International dan yang dipercaya memberikan pembinaan dan nasehat di lingkungan Wartawan dibeberapa Media di Indonesia, tentu Saya pun nerupaya menciptakan bangkitnya semangat juang dan percaya diri Wartawan Sejati yang menjadi Benteng terdepan NEGARA dibidang INFORMASI DAN PUBLIKASI BERBAGAI KASUS.
Demi memudahkan penegak hukum untuk betindak dalam rangka turut mencerdaskan Bangsa dan demi menambah wawasan dan informasi, wawasan juga untuk membantu Aparat Penegak Hukum disemua Negara.
Semoga tulisan ini bermanfaat juga sebagai pembinaan dan nasehat kepada para Wartawan wartawati yang bekerja di media cetak, online, elektronik sebagai motivasi agar berani bertindak dengan benar GAGAH BERANI MEMBUKA SEMUA TABIR DAN KEPALSUAN
SELAMAT BERJUANG !
Pasirkolotok, Sabtu 27 Agustus 2022
Selaco International Federation
ROHIDIN SH.PK.VIII
Trust Guarante Phoenix ina 18 Lady of Rose Sultan Patrakusuma VIII
