Ribuan Warga Bogor Barat Menagih Utang Gubernur Jabar, di Hadapan PemKab Bogor

BOGOR, MNP – Ribuan warga dari tiga wilayah kecamatan di belahan barat Kabupaten Bogor, menggelar demonstrasi di komplek perkantoran Kab. Bogor, Jln. Tegar Beriman – Cibinong, Senin (4/5/2026) kemarin.

Massa yang didominasi masyarakat dari wilayah Kec. Cigudeg, Kec. Rumpin serta Kec. Parung Panjang, menuntut kejelasan terkait dampak Sosial-Ekonomi, dari kebijakan penghentian serta penutupan beragam aktivitas pertambangan di ketiga wilayah kecamatan tersebut, yang sekarang ini telah berlangsung selama tujuh bulan.

Demonstrasi tersebut jelas ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Yang pada beberapa bulan sebelumnya disebut-sebut menjanjikan akan kembali membuka semua aktivitas tambang.

Tapi hingga kini, apa yang dijanjikannya itu tak kunjung direalisasikan, kebijakan tentang janjinya itu pun belum juga terlihat dan dirasakan secara adil, oleh warga tiga wilayah itu.

Koordinator aksi tersebut, Fadlan, menegaskan pada para awak media, bahwa kehadiran mereka di sana bukan sekedar membawa dan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan untuk menagih hutang komitmen pemimpin mereka, khusus nya Gubernur di PemProv Jabar (KDM).

Selain itu, massa meminta kepada PemKab Bogor, untuk mendorong percepatan keputusan dari PemProv Jabar, di bawah kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi (KDM).

“Kehadiran Kami ini bukan sekedar untuk silaturahim, Kami semua datang untuk menuntut bukti nyata dari janji Gubernur Jabar,” ujar Fadlan di lokasi aksi.

Menurutnya, penutupan itu berdampak amat luas juga signifikan, terhadap ragam dinamika Sosial-Ekonomi warga masyarakat wilayah Barat Kab. Bogor.

Sebagai contohnya, Ribuan pekerja kehilangan pencaharian, sementara kompensasi bantuan sosial, yang telah dijanjikan pemerintah nya, itu dinilai belum direalisasi kan PemKab. Bogor secara penuh.

Fadlan juga menegaskan, bahwa, kompensasi yang dijanjikan Gubernur Jabar berupa bansos untuk Tiga Bulan itu, baru diterimanya buat satu bulan saja. Itu pun hanya oleh sebagian warga terdampak saja, tak semua warga terdampak kebijakan KDM menerima bansos tersebut.

“Sudah tujuh bulan selama areal tambang tadi ditutup, namun Bansos yang telah dijanjikan KDM itu pun, tak benar-benar direalisasikan sesuai janjinya,” tegasnya.

Selain tekanan ekonomi, Fadlan juga ikut menyoroti dampak sosial yang mulai dirasakan oleh masyarakat di ketiga wilayah tersebut. Termasuk meningkatnya angka kriminalitas dampak kebijakan KDM tersebut, yang menyebabkan hilang nya sumber penghasilan utama mereka.

Fadlan menambahkan, peralihan profesi secepat itu, bukan hal mudah bagi para pekerja tambang itu, karena keterbatasan dari banyak faktor. Mulai dari rendahnya latar belakang pendidikan, keterampilan, dan minimnya pengalaman kerja di sektor lain.

Melalui aksi mereka itulah, mereka mengaku berharap kepada pemerintah segera memberikan kepastiannya, terkait nasib para pekerja tambang, serta membuka kan ruang dialog langsung dengan masyarakatnya.

“Kami menunggu Gubernur hadir, datang dan memberi kan kejelasan pemenuhan atas semua hutangnya itu,” tandas Fadlan.

Penulis : Asep Didi

Editor : Redi Setiawan