Tasikmalaya, MNP – Pemerintah kembali mengejutkan rakyatnya dengan wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hampir tiap kalangan menentang dan protes terhadap kebijakan tersebut, pasalnya dengan kenaikan tersebut, akan mengancam kesejahteraan para petani.
Maka dari itu, ia meminta pemerintah perlu ada upaya mitigasi dengan memberikan kompensasi kenaikan BBM pada sektor pertanian. Terutama para petani, perlu mendapatkan perhatian khsusus dari pemerintah.
“Karena akan meningkatnya harga produksi dari produk pertanian seperti kenaikan harga benih, pupuk dan pestisida,” ungkap Aminudin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain pada biaya produksi sektor pertanian, akan berdampak seperti peningkatan biaya pengelolahan lahan yang menggukana tractor serta biaya logistik lainya yang menggunakan bahan primer Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Sedangkan kenaikan biaya produksi tidak seimbang dengan meningkatnya harga yang ada di konsumen yang mengakibatkan penurunan sehingga kesejahteraan petani akan mengalami penurunan,” ucapnya.
Menurut Aminudin, pertanian merupakan sektor strategis dan sangat prospektif bagi perekonomian Indonesia karena memanfaatkan sumberdaya local yang tersedia untuk seluruh konsumen dipasar.
“Kunci keberhasilanya adalah harus mengakulturasikan strategi ketahanan pangan dan daya saing agar produk pertanian Indonesia mampu memenuhi kebutuahn pangan masyarakat,” jelas Aminudin.
Sementara itu, Arip Muztabasani Aktivis pemerhati kebijakan publik menilai, BBM subsidi naik berapapun itu akan memicu inflasi. Sebab, akan mempengaruhi harga bahan pokok baik masyarakat dan produsen tidak akan bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku.
“Tercatat inflasi pada bulan juli 2022 mencapai 4,94%.dan kalau memang BBM subsidi ini dilepas Inflasi bisa bergerak secara liar, dan sejauh ini apa yang di banggakan pemerintah, inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bagus, kita tidak bisa klaim karena realitanyapun bobrok,” papar Arip.
Ditambah, kalau melihat penerimaan negara tahun ini masih sehat, karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Itu pun belum ada urgensi untuk menaikan harga BBM, namun pemerintah berulangkali mengatakan bahwa tantangan tahun depan akan lebih nyata dan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.
“Pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023, pemerintah berencana menggelontorka subsidi sebesar 297,1 T. Dan subsidi terdiri 210,6 T Untuk subsidi energi, 86,5 T untuk subsdi non energi. Anggaran subsidi ini jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi tahun sekarang yang mencapai 502 T,” ungkap Arip.
“Sementara anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 497,1 T untuk masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka waktu panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sebaiknya pemerintah mencari sumber pendanaan lain untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi,” imbuhnya.
Memang ucap Arip, ketika subsidi dikurangi pemerintah akan panik karena 2023 tidak punya uang. BI pun tidak boleh lagi membantu sesuai dengan anjuran IMF dan kenaikan anggaran perlindungan sosial juga tidak akan cukup untuk mengurangi beban rakyat.
Hal itu, karena sebelumnya pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar 479,1 T bagian dari strategi agar rakyat tidak marah dikasih bansos padahal 11% meningkat dari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar 431,5 T.
Arip menilai, anggaran bantuan sosial yang ditingkatkan tahun 2023 tidak akan cukup mengurangi penderitaan rakyat akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok, karena sebab itu pemerintah harus memikirkan cara lain untuk meminimalkan dampak dari kenaikan BBM dan berbagai bahan pokok lain.
“Misal gini aja contoh kasusnya pertalite untuk rakyat dinaikan, tapi pejabat masih ada yang dapat fasilitas mewah seharusnya kalo pertalite dinaikan pejabat pun harus hidup sederhana seperti rakyat,” pungkas Arip. (Lex).
